Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera berkoordinasi dengan PT Pertamina guna menyikapi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, sektor transportasi, hingga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah Aceh dalam hal ini ESDM harus duduk dengan Pertamina,” kata Hasballah kepada Serambinews.com, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan kebutuhan BBM di Aceh agar pasokan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, Hasballah juga mendorong Pertamina bersama Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali kuota BBM yang dialokasikan bagi Aceh, terutama di wilayah yang kerap mengalami lonjakan konsumsi dan antrean panjang.

“Tambah kuota, data kembali jumlah kebutuhan ril masyarakat dan corporate yang memakai BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujarnya.

Baca juga: Krisis BBM Hantam Aceh Tamiang, Proyek Pemulihan Pascabanjir Terancam Lumpuh Total

Selain persoalan kuota, politisi Partai Aceh tersebut meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat SPBU.

“Lakukan pengawasan rutin supaya hal serupa tidak terus terulang. Pasalnya dalam tahun ini saja kondisi seperti ini sudah terulang beberapa kali,” tegasnya.

Hasballah menambahkan, pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan BBM masyarakat, sektor transportasi, industri, perkebunan, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh.

Dengan demikian, kebijakan penyaluran dan penambahan kuota dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar perkiraan.

Ia juga berharap ESDM Aceh, Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan guna mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Karena itu, persoalan antrean panjang BBM harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Aceh,” pungkasnya.

Baca juga: Krisis BBM Berlanjut, di Aceh Tamiang Pertalite Dijual Eceran Rp 25 Ribu per Liter

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Aceh, terutama untuk jenis BBM subsidi.

Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. 

Karena itu, Pemerintah Aceh dan Pertamina diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM kembali lancar. (*)