SURYA.CO.ID SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya didorong memperkuat layanan publik melalui hotline aduan di seluruh perangkat daerah.
DPRD menilai kebijakan tersebut mampu memangkas birokrasi, mempercepat penyelesaian masalah warga, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menyambut positif instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta seluruh kepala perangkat daerah (PD), mulai kepala dinas, camat, hingga lurah, menyediakan hotline khusus sebagai saluran pengaduan masyarakat.
Menurut Bahtiyar, kebijakan tersebut menjadi perluasan layanan aduan yang sebelumnya telah diinisiasi Wali Kota Eri Cahyadi.
Kehadiran hotline dinilai sebagai terobosan yang mampu memperpendek jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani lebih cepat tanpa warga harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Hotline Aduan Wali Kota Eri, Minta Diperluas hingga RT dan RW
"Masyarakat tak perlu mengadu ke kantor pemerintah daerah. Cukup melalui nomor WA. Inilah birokrasi tanpa sekat. Sebuah akselerasi layanan mempercepat penyelesaian problema kota," kata Bahtiyar, Minggu (19/7/2026).
Politikus Fraksi Gerindra itu menilai setiap organisasi perangkat daerah juga perlu memiliki hotline masing-masing agar koordinasi penanganan persoalan lintas sektor berjalan lebih efektif.
"Ini langkah yang bagus. Pak Wali sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki hotline," ujarnya.
Bahtiyar menjelaskan, berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat, seperti sampah, parkir, hingga layanan publik lainnya, membutuhkan respons cepat dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, keberadaan hotline akan memudahkan warga menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat proses penyelesaiannya.
Ia mencontohkan, ketika ada laporan mengenai persoalan sampah, warga cukup menghubungi lurah setempat. Selanjutnya, pihak kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun instansi terkait agar solusi segera dilakukan.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegur Pejabat yang Tak Selesaikan Laporan Warga
Menurutnya, persoalan parkir yang masih sering dikeluhkan masyarakat juga dapat ditangani lebih cepat apabila dinas teknis memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses.
"Agar nantinya lurah, camat, maupun OPD terkait bisa turun bersama-sama menangani persoalan yang ada," katanya.
Bahtiyar juga mengusulkan agar seluruh hotline di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD terintegrasi dengan hotline milik Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, kepala daerah dapat memantau langsung kecepatan respons setiap perangkat daerah terhadap laporan masyarakat.
"Hotline ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons. Dari situ nantinya bisa dilakukan evaluasi," tuturnya.
Bahtiyar menegaskan, setiap laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Apabila persoalan dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, maka penyelesaiannya harus dilakukan secepat mungkin. Namun jika membutuhkan keterlibatan OPD, koordinasi lintas instansi menjadi kunci.
"Kalau persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tentu harus bergerak cepat. Tetapi jika membutuhkan keterlibatan OPD, maka kolaborasi antara lurah, camat, dan kepala dinas harus diutamakan," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa hotline kepala perangkat daerah akan difungsikan untuk menangani berbagai persoalan masyarakat, mulai parkir liar, pungutan liar, premanisme, hingga penyalahgunaan aset pemerintah.
Eri mengaku masih menemukan sejumlah aduan masyarakat yang tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemkot Surabaya.
Ia berharap keberadaan hotline mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya harap hari ini muncul keberanian-keberanian dalam diri sebagai pemerintah yang melindungi masyarakatnya, dan kita sebagai pemerintah program ASRI tidak boleh hanya sebagai slogan di Surabaya, tetapi kita buktikan," kata Eri.
