TRIBUNNEWS.COM – Fenomena mengonsumsi jamu sebagai solusi cepat untuk pegal linu, nyeri sendi, hingga penambah stamina masih sangat marak di tengah masyarakat Indonesia, dari pasar tradisional hingga toko daring, produk berbasis herbal terus dicari.
Namun, di balik popularitasnya, masih banyak orang memegang teguh anggapan keliru bahwa karena bahannya alami, maka obat herbal pasti aman tanpa risiko.
Padahal, penggunaan bahan kimia yang dicampurkan secara sembunyi-sembunyi atau yang dikenal dengan Bahan Kimia Obat (BKO) menjadi ancaman nyata bagi kesehatan.
Pakar kesehatan dan praktisi jamu kini memperingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama terhadap produk jamu yang menawarkan reaksi instan atau "ajaib".
Hal ini diutarakan oleh sosok Tejo Widodo, selaku manajer pengelola Jampi Jawi, salah satu resto dan kafe di Kota Surakarta yang mendedikasikan diri dalam pelestarian budaya jamu herbal modern.
Tejo, yang juga merupakan anggota Kolegium Kesehatan Tradisional, menilai konsumen harus segera menaruh curiga jika setelah meminum jamu, gejala penyakit langsung hilang seketika.
Bagi Tejo, klaim instan justru merupakan tanda peringatan atau red flag yang harus diwaspadai oleh setiap pengguna jamu.
"Jamu ini kan memang butuh proses. Artinya, tidak bisa instan. Wah, ini perlu dicatat, jamu butuh proses. Karena di dalam tubuh kita itu tidak ada segala sesuatu yang instan. Semuanya adalah melalui proses yang ada sistem tubuh kita," tegas Tejo saat memberikan edukasi terkait jamu dalam program Healthy Talk pada 8 April 2026.
Kekhawatiran akan kerusakan organ, terutama ginjal, akibat konsumsi jamu ilegal yang mengandung BKO sering kali menjadi topik perdebatan panas.
Sering kali, oknum produsen menambahkan bahan kimia seperti parasetamol, fenilbutazon, dexamethasone, atau sildenafil ke dalam jamu agar konsumen merasakan efek "sakti" dalam waktu singkat.
Hal ini disoroti oleh Dokter Eni Listiawati, yang turut hadir sebagai pembicara dalam program Healthy Talk.
Menurutnya, permasalahan sebenarnya bukan terletak pada ramuan jamu itu sendiri, melainkan pada kemungkinan adanya campur tangan oknum tidak bertanggung jawab yang mencemari kemurnian ramuan tersebut.
"Yang jadi masalah itu bukan karena jamunya, karena bisa jadi bahan jamu itu sudah tercampur dengan BKO, bahan kimia obat. Kalau sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia obat yang tidak tahu tentang dosisnya, itu sudah tidak lagi namanya jamu karena tidak tahu dosisnya," ujar dr. Eni.
Ketika sebuah produk jamu mengandung BKO tanpa takaran medis yang jelas, potensi bahaya bagi kesehatan menjadi berlipat ganda.
Konsumsi jangka panjang tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan pengendapan residu di organ tubuh, mulai dari gangguan fungsi ginjal, kerusakan hati, hingga gangguan hormonal.
Tejo juga menekankan bahwa jika sudah dicampur dengan bahan kimia, produk tersebut telah kehilangan esensi sebagai obat tradisional yang aman dan seharusnya dihindari.
Menanggapi fenomena ini, Alvian Silvia Krisnasari, Kaprodi D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar, memberikan imbauan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih produk herbal.
Menurutnya, edukasi mengenai isi kandungan produk herbal sangatlah penting agar masyarakat tidak terjebak pada klaim sepihak.
Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip "Cek KLIK" yang digalakkan oleh BPOM sebelum membeli produk kesehatan apa pun. Langkah ini meliputi pengecekan kemasan dengan memastikannya dalam kondisi baik, pengecekan label dengan membaca informasi produk dengan teliti, memerhatikan izin edar yang dipastikan terdaftar di BPOM, serta tanggal kedaluwarsa untuk memastikan belum melewati masa berlaku.
Para pakar sepakat bahwa jamu seharusnya diposisikan sebagai langkah komplementer atau pelengkap untuk menjaga kesehatan, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kesembuhan instan.
Masyarakat diimbau untuk selalu bersikap kritis, tidak mudah tergiur dengan klaim khasiat 'ajaib' yang tidak masuk akal, dan memastikan produk yang dikonsumsi berasal dari sumber yang bertanggung jawab.
Dengan pendekatan yang lebih edukatif dan waspada, masyarakat dapat menikmati manfaat kesehatan dari kekayaan hayati Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan organ tubuh dalam jangka panjang.
(Tribunnews.com/Bobby)
