TRIBUNSUMSEL.COM,SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal menertibkan seluruh aset daerah dengan melakukan validasi terhadap tanah, gedung, bangunan, serta kendaraan dinas roda dua dan roda empat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aset tercatat dengan benar, memiliki dokumen kepemilikan yang sah, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sekretaris Daerah Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., menegaskan validasi lapangan menjadi kunci dalam penataan aset agar tidak terjadi perbedaan antara data administrasi dan kondisi riil. Menurutnya, banyak aset seperti kendaraan roda dua dan empat yang saat ini kondisinya tidak jelas.
"Kita harus memvalidasi data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan hanya berdasarkan laporan di atas kertas. Saya minta tim harus turun langsung agar tidak ada aset yang hilang, rusak, atau dikuasai pihak lain," tegas Syafaruddin.
Lanjut, ASN tertinggi Pemkab Muba yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati ini mengingatkan pentingnya menjaga aset daerah dan mencegah potensi kerugian.
"Setiap aset yang ada itu dibeli menggunakan APBD, sehingga harus jelas keberadaannya. Saya meminta seluruh OPD segera melakukan inventarisasi ulang serta memastikan seluruh aset telah tercatat dalam sistem dan memiliki bukti kepemilikan yang lengkap," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Muba, H. Riki Junaidi, A.P., M.Si., mengatakan penertiban aset akan dilakukan melalui percepatan sertifikasi tanah, penandaan aset, rekonsiliasi data, hingga pendataan ulang kendaraan dinas.
"Seluruh OPD akan kami koordinasikan untuk mempercepat sertifikasi tanah, penandaan aset, serta pengamanan fisik. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat juga akan didata ulang, dicek fisiknya, serta ditertibkan administrasi penggunaannya agar seluruh data sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Riki.
Menurutnya, penataan aset yang tertib akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum maupun administrasi.
"Langkah ini dilakukan agar seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik," harapnya.
(*)
