TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bertujuan memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini menekan tingkat kesejahteraan petani.
Kebijakan strategis ini disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Prabowo menyoroti panjangnya jalur niaga komoditas pertanian dari produsen hingga sampai ke tangan masyarakat luas.
Selama ini, hasil panen petani harus melalui banyak tangan sebelum akhirnya dibeli oleh konsumen akhir.
"Kalau kita lihat selama ini, petani jual ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ke distributor. Distributor ke sub-distributor. Sub-distributor ke pedagang grosir. Pedagang grosir ke pedagang ritel. Satu, dua, tiga, empat, lima pihak baru ke konsumen," ujar Prabowo.
Berdasarkan kajian Kementerian Pertanian, para pihak penengah atau middlemen tersebut mengambil keuntungan yang sangat besar dari transaksi komoditas pangan.
Angka margin yang dikantongi para perantara pasar ini bahkan bisa mencapai 30 hingga 40 persen.
"Keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan Rp313 triliun," tambahnya.
Baca juga: Soal Ide Kopdes Merah Putih: Menkop RI Bilang Prabowo Dapat Wangsit, Pengamat Pertanyakan Blueprint
Kondisi tersebut membuat petani selaku produsen utama tidak mendapatkan porsi keuntungan yang memadai.
Begitu pula dengan masyarakat selaku konsumen yang harus menanggung harga lebih tinggi.
"Yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middlemen. Sulit untuk ada kemakmuran," jelas Presiden.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menginisiasi pembentukan KDMP yang berfungsi sebagai pembeli siaga atau offtaker bagi hasil-hasil pertanian lokal.
Koperasi diposisikan untuk menjaga stabilitas harga tanpa membebani produsen maupun pembeli.
Dalam operasionalnya, koperasi dipastikan hanya mengambil margin keuntungan yang sangat kecil guna menutupi biaya operasional dasar dan menjaga keberlangsungan usaha.
"Saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang," kata Prabowo.
Baca juga: CELIOS Kritik Prabowo yang Curhat Banyak Pihak Serang Dirinya usai MBG Dianggap Pemborosan
Melalui efisiensi rantai distribusi ini, perputaran uang di tengah masyarakat diproyeksikan akan meningkat secara signifikan.
Kebijakan tersebut diyakini mampu mendongkrak aktivitas ekonomi kerakyatan secara luas.
"Kalau Rp250 triliun beredar di rakyat, itu ada istilah para ekonom ajarkan kepada saya, velocity of money. Kalau satu rupiah beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa dua, tiga sampai empat kali lipat," pungkasnya.
