Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Feronike Rumere

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi selama tiga hari.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (20–23 Juli 2026), difasilitasi oleh Inspektorat Mimika sebagai langkah strategis mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian SPIP terintegrasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pengisian sejumlah kertas kerja berbasis dokumen masing-masing. 

Baca juga: Waspada Kosmetik Murah Hasil Instan, BBPOM Jayapura Temukan Produk Ilegal Bermerkuri di Jayawijaya

Menurutnya, pendekatan ini dirancang untuk memastikan setiap perangkat daerah berkontribusi dalam satu kesatuan penilaian bagi Kabupaten Mimika.

"SPIP ini terintegrasi, artinya seluruh OPD berkontribusi dalam penyusunan penilaian yang nantinya menjadi satu kesatuan untuk Kabupaten Mimika. Dari situ akan terlihat skor atau level kematangan yang menjadi cerminan kualitas tata kelola," ujar Dwi Cholifah saat ditemui di Mimika, Senin (20/7/2026).

Ia mengatakan hasil sementara menunjukkan capaian SPIP Mimika masih berada di kisaran level 2. Oleh karena itu, berbagai perbaikan dan penguatan perlu dilakukan agar dapat mencapai target nasional yang dipersyaratkan.

Baca juga: Jumlah Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura Tercatat 102.392 Jiwa

"Memang kita masih di angka dua koma sekian. Ini yang harus kita kejar bersama agar bisa meningkat ke level berikutnya," tegasnya.

Menurut Dwi penerapan SPIP tidak terlepas dari keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi, serta keselarasan program OPD dengan visi pembangunan daerah, seperti di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga pelayanan publik.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Papua Tengah, Fathul Huda Yusuf Ukhrowi, menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan BPKP bertujuan memastikan pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Baca juga: Pertama di Biak Numfor, Agenda Kepala Daerah Kini Dikelola Digital

Ia menjelaskan, SPIP terintegrasi tidak hanya berbicara soal skor, tetapi juga mencakup berbagai indikator seperti indeks integritas, indeks persepsi korupsi, hingga manajemen risiko indeks.

"Ini menjadi gambaran sejauh mana tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Fathul, level SPIP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengendalian internal pemerintah daerah. Level 3, yang menjadi target nasional sesuai arahan dalam RPJMN, menunjukkan bahwa sistem pengendalian sudah memadai dan mampu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi.

Baca juga: Antrean Truk Mengular hingga Kantor SAR Jayapura, Manajer SPBU Hawai Desak Pembentukan Satgas

"Di level 3, kita punya keyakinan yang cukup bahwa tata kelola sudah berjalan baik, mulai dari efektivitas pencapaian program, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemkab Mimika sedang memulai kembali penilaian dari baseline untuk memastikan pengukuran yang lebih akurat dan komprehensif.(*)