TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Nama Kampung Pecantilan di Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, tiba-tiba menjadi topik hangat setelah disebut Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady dalam rapat paripurna DPRD Jabar, beberapa hari lalu.

Daddy menyatakan sempat muncul pemikiran agar wilayah tersebut dikelola Provinsi Jawa Tengah jika pemerintah di Jawa Barat tidak kunjung bisa membangun akses yang bisa dilewati kendaraan roda empat dari kampung ini ke pusat Kabupaten Cirebon. 

Menurut Daddy, ada ribuan warga Pecantilan yang selama ini belum bisa menikmati infrastruktur yang memadai menuju pusat desa atau kabupaten. Hal ini karena sebagian kawasan desa ini terpisah oleh Sungai Cisanggarung, dan belum memiliki jembatan yang bisa dilalui mobil ke pusat desa atau kecamatan.

Daddy pun menyatakan beberapa kali mengusulkan pembangunan jembatan tersebut kepada pemerintah daerah, namun tak kunjung mendapat respons positif dan realisasi.

"Saya sudah usulkan berkali-kali, tapi hingga hari ini juga belum berhasil," kata Daddy dalam video rekaman rapat paripurna tersebut yang kemudian viral di media sosial.

Hingga akhirnya, kata Daddy, muncul pemikiran ekstrem, usulan agar kawasan ini dikelola Pemkab Brebes di Jawa Tengah saja.

Kepala Desa (Kuwu) Tawangsari, Rojiki, pun menanggapi polemik ini saat ditemui di kantornya, Senin (20/7/2026).

Rojiki mengatakan warga tidak ingin ganti pemerintah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, melainkan hanya berharap dibangunkan satu jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda empat agar akses menuju pusat pemerintahan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah.

Menurutnya, pembangunan jembatan merupakan solusi utama untuk mengakhiri keterisolasian sekitar 3.000 warga di Dusun 3 (Blok Tegur) dan Dusun 4 (Blok Sadek) yang terpisah Sungai Cisangarung.

"Menanggapi ini, saya sangat berharap pemerintah provinsi ataupun pusat memperhatikan desa kami yang merupakan desa perbatasan. Mohon kiranya aspirasi masyarakat kami segera direalisasikan. Penginnya dibikin jembatan yang bisa buat akses mobil itu, Pak," ujar Rojiki.

Ia menegaskan, masyarakat tidak menginginkan wilayahnya dipindahkan ke Jawa Tengah meski secara geografis dua dusun tersebut berada di sisi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes.

"Pasti tidak setuju karena ini tanah kelahiran. Warga juga sama, enggak mau pisah. Betul, enggak mau pisah dari Cirebon," ucapnya.

Rojiki menjelaskan, Desa Tawangsari memiliki empat dusun.

Namun, dua dusun berada di seberang Sungai Cisangarung sehingga akses menuju wilayah induk desa maupun pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon menjadi sangat sulit.

"Desa Tawangsari terdiri dari empat dusun. Dusun 3 dan Dusun 4 itu terbelah Cisangarung. Ada kurang lebih 3.000 jiwa di sana," jelas dia.

Menurutnya, persoalan tersebut mulai dirasakan warga sejak awal tahun 2000-an.

"Warga merasa kesusahan. Kalau ada apa-apa harus kejauhan karena aksesnya terbelah Cisangarung," katanya.

Ia mengatakan, dampak paling terasa terjadi ketika ada warga yang sakit.

Ambulans tidak dapat langsung masuk sehingga harus memutar melalui wilayah Jawa Tengah.

"Kalau ada orang sakit, aksesnya harus muter dulu lewat Jawa Tengah. Ambulans juga harus muter karena mobil enggak bisa masuk. Kadang warga yang sakit harus dibonceng motor atau dipapah," ujarnya.

Kesulitan itu juga dirasakan saat mengangkut material bangunan maupun hasil pertanian.

"Kalau mau bawa bahan material atau hasil pertanian harus lewat Jawa Tengah. Enggak bisa langsung ke Jawa Barat," ucap Rojiki.

Rojiki menjelaskan, saat ini memang terdapat jembatan di Bendung Karet milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), tetapi hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

"Jembatan itu hanya bisa dilalui motor karena tidak boleh ada muatan berat. Jadi kendaraan roda empat tetap tidak bisa lewat," jelas dia.

Karena itu, pihaknya terus mengusulkan pembangunan jembatan kepada pemerintah daerah maupun anggota legislatif.

"Saya sudah menyampaikan langsung ke bupati dan juga ke dewan. Setiap ada reses, saya selalu mengusulkan dan menyampaikan kondisi desa kami," katanya.

Sebelumnya, sulitnya akses menuju wilayah Jawa Barat bukan sekadar membuat warga Kampung Pecantilan harus memutar perjalanan.

Kondisi tersebut juga pernah menghadirkan pengalaman paling menyakitkan bagi seorang ayah, Abdul Muin (64), ketika anaknya terpaksa melahirkan di tengah perjalanan karena tidak sempat mencapai fasilitas kesehatan pada 2013.

"Saya pernah pengalaman menyakitkan pada waktu anak saya mau melahirkan. Pas di tengah jalan berhenti. Pakai mobil enggak bisa, pakai motor sakit. Anak saya bilang, 'Pak, saya mau melahirkan di sini aja, di bawah pohon'," kenang Abdul Muin saat ditemui di rumahnya di Blok Sadek, Senin (20/7/2026).

Ia kemudian meminta izin kepada pemilik gubuk di pinggir jalan agar anaknya dapat berteduh hingga akhirnya melahirkan sebelum tiba di puskesmas.

"Enggak sempat datang ke Puskesmas," katanya.

Abdul Muin mengatakan, kondisi jalan yang rusak juga membuat hasil tangkapan ikan maupun hasil pertanian warga sering terlambat dipasarkan.

"Kesulitan jual ikan pun. Sampai ikan itu busuk karena perjalanan rusak. Kadang bisa dijual, kadang tidak bisa dijual," ujarnya.

Meski telah mengalami berbagai kesulitan selama bertahun-tahun, ia menegaskan warga tetap ingin menjadi bagian dari Jawa Barat.

"Keinginan saya tetap di Jawa Barat, asalkan betul-betul perhatian sama rakyat. Terutama itu akses agar semua anak-anak bangsa bisa menikmati," ucap Abdul Muin.

Kendaraan roda empat harus memutar melalui Kabupaten Brebes sejauh sekitar 12 kilometer untuk mencapai kampung tersebut.

Kondisi itu membuat sebagian besar warga lebih memilih berbelanja, berobat, hingga mengurus kebutuhan sehari-hari ke Brebes karena aksesnya lebih mudah, meski secara administratif mereka merupakan warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Persoalan tersebut belakangan menjadi sorotan setelah muncul usulan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat agar kawasan itu dikelola Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk kritik terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Namun bagi warga Kampung Pecantilan, jawabannya tetap sama. Mereka tidak meminta pindah provinsi.

Mereka hanya berharap satu jembatan yang dapat dilalui mobil segera dibangun agar keterisolasian yang telah berlangsung selama puluhan tahun dapat berakhir.