TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah mulai menyiapkan babak baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bansos ke depan juga diproyeksikan menjadi instrumen untuk menggerakkan roda perekonomian desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah menyusun skema dan melakukan simulasi agar penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan melalui jaringan koperasi yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi di Koperasi Desa Merah Putih.
Di saat yang sama, implementasi program terus berjalan di lapangan. Salah satunya di Kabupaten Sukoharjo yang telah mengoperasikan puluhan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus penopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga: Megaproyek Kipas Angin KDMP Rp 1,8 Triliun Disorot KPK! Wanti-wanti Soal Markup & Akal-akalan Tender
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji mekanisme terbaik agar bantuan sosial dapat disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi.
Menurutnya, proses tersebut masih berada pada tahap simulasi sehingga pemerintah dapat menentukan model penyaluran yang paling efektif.
"Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi.
Nanti akan kita coba kira-kira yang cocok, yang terbaik seperti apa," ujar Saifullah Yusuf usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Saifullah menjelaskan, Kemensos saat ini menyalurkan dua jenis bantuan sosial, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selama ini, bantuan tunai PKH dicairkan melalui PT Pos Indonesia maupun bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ke depan, pencairan tersebut berpotensi dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih yang telah memiliki layanan perbankan Himbara.
"Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di KDKMP," ujar Mensos.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi koperasi desa.
Baca juga: Purbaya Bongkar Skema Modal Kopdes Merah Putih, Menkeu Siap Stop Kucuran Dana Jika BPKP Temukan Ini
Sebelumnya, Kemensos telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan sejumlah instansi terkait untuk menyiapkan pelaksanaan uji coba.
Menurut Saifullah, pemerintah menargetkan simulasi tersebut dapat mulai dijalankan pada Agustus 2026.
"Nanti, ini sekarang akan diujicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan, nanti targetnya katanya tadi kira-kira di Agustus ini diujicoba," kata Mensos.
Program tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga mendukung penguatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rencana penyaluran bansos melalui KDMP mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui kebijakan tersebut, penerima bantuan sosial didorong untuk bergabung sebagai anggota koperasi.
Selain itu, Kemensos juga mendapat tugas memfasilitasi pemasaran berbagai produk hasil program pemberdayaan sosial agar dapat dipasarkan melalui jaringan KDKMP.
Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat bertransaksi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun.
Sementara itu, 19.539 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan di berbagai daerah.
Angka tersebut menunjukkan percepatan pembentukan koperasi terus berlangsung sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi berbasis desa.
Baca juga: Menteri HAM Pigai Buka Suara Soal Isu Paksa Warga Belanja Rp1 Juta/Bulan di Kopdes Merah Putih
Implementasi program juga telah berjalan di Kabupaten Sukoharjo.
Sebanyak 50 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) resmi mulai beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara virtual melalui Zoom Meeting pada 16 Mei 2026.
Peresmian dipusatkan di KDMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus koperasi, hingga masyarakat.
Keberadaan koperasi tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Komandan Kodim 0726/Sukoharjo, Letkol Inf Reza Sahputra, mengatakan seluruh koperasi yang mulai beroperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Selain bangunan utama, berbagai fasilitas pendukung juga telah tersedia, mulai dari kendaraan roda tiga, mobil pikap, hingga truk operasional.
"KDMP yang beroperasi menjual beragam kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Mereka bisa membeli barang dan komoditas pangan di KDMP," ujar Reza.
Menurut Reza, ruang lingkup usaha koperasi tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan kebutuhan pokok.
KDMP juga menghadirkan layanan simpan pinjam, menyediakan obat-obatan dan produk farmasi, serta membuka peluang kerja sama bagi pelaku UMKM lokal.
Melalui konsep tersebut, koperasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat sekaligus memperluas akses pasar bagi usaha mikro dan kecil.
Selain memperkuat ekonomi desa, KDMP juga diproyeksikan menjadi bagian penting dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koperasi nantinya akan memasok berbagai kebutuhan pangan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
"KDMP bakal menyuplai barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing desa. Sehingga geliat perekonomian desa semakin berputar kencang," kata Reza.
Dengan semakin banyaknya koperasi yang mulai beroperasi dan rencana uji coba penyaluran bansos melalui KDMP, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi pusat distribusi bantuan sosial, tetapi juga berkembang sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat di tingkat desa secara berkelanjutan.
***
