TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN – Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Batang Hari gencar memfasilitasi pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku UMKM kuliner di wilayahnya, Selasa (21/7/2026).

Langkah ini dilakukan untuk mengejar tenggat aturan Pemerintah Pusat yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman, khususnya yang mengandung unsur hewani, memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2026.

Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Disdagkop UKM Kabupaten Batang Hari, Maryati, menyebut pertumbuhan pelaku usaha di Batang Hari meningkat signifikan, dari 13.000 usaha pada 2025 menjadi sekitar 14.000 usaha pada 2026.

"Kenaikan ini didominasi sektor kuliner dan rumah makan karena dibukanya beberapa pusat kuliner oleh pemerintah daerah, seperti di kawasan Aek Meliuk, area alun-alun, dan pusat oleh-oleh," katanya.

Guna memastikan seluruh produk kuliner memenuhi ketentuan pemerintah, pihak dinas telah menyiapkan petugas pendamping khusus untuk memfasilitasi pendaftaran sertifikat halal secara gratis.

"Untuk tahun 2026 ini sudah sekitar 200 pelaku usaha yang telah kami terbitkan sertifikat halalnya," jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi secara masif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga terus dilakukan dengan menyasar pusat-pusat keramaian, seperti kawasan Aek Meliuk, Rengas Condong, hingga area Car Free Day.

"Untuk syaratnya cukup KTP, NIB, dan jenis-jenis makanan yang akan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat halal," ujarnya.

Akselerasi pendampingan ini terus dilakukan agar seluruh UMKM kuliner di Kabupaten Batang Hari dapat terfasilitasi sebelum batas waktu pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal diterapkan secara penuh.

"Kawan-kawan pelaku UKM lainnya dapat kami bantu mendaftar di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM melalui petugas pendamping dari kami," pungkas Maryati.

Baca juga: Pemkab Batang Hari Bentuk Strategi Terpadu Berantas Geng Motor dan Berandal Jalanan