TRIBUNNEWS.COM - Di tengah ancaman eskalasi yang lebih luas dari Presiden AS Donald Trump, Iran memperingatkan Amerika Serikat tentang konsekuensi dari setiap operasi militer untuk merebut Pulau Kharg.
Pulau Kharg merupakan pulau kecil milik Iran di Teluk Persia yang sangat strategis karena menjadi terminal utama ekspor minyak negara itu.
Sekitar 90 persen pengiriman minyak mentah Iran melewati pulau tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, memperingatkan bahwa ada orang-orang di Iran yang menghitung mundur menit demi menit untuk menyambut pasukan AS jika melancarkan invasi darat.
"Mereka akan menghadapi akibatnya. Ada banyak orang di wilayah-wilayah tersebut yang dengan penuh harap menantikan kedatangan mereka," kata Baghaei dalam konferensi pers yang disiarkan IRNA News Agency, Senin (20/7/2026).
Baghaei juga menegaskan kembali posisi Iran mengenai kesepakatan sementara yang ditandatangani dengan Amerika Serikat.
Ia menyatakan dokumen tersebut sangat jelas dan tidak mengandung ambiguitas.
Menjelaskan struktur kesepakatan itu, Baghaei mengatakan, "Teks nota kesepahaman ini singkat dan memiliki 14 klausul."
Ia juga kembali menegaskan posisi Iran mengenai jalur perdagangan maritim strategis Selat Hormuz.
"Sejak awal kami telah mengatakan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan Selat Hormuz di masa depan berada di tangan Iran, dan masalah ini akan ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan Oman serta dialog dengan negara-negara regional."
Baghaei juga memperingatkan AS agar tidak mengingkari komitmen diplomatiknya.
"Teksnya sangat jelas, dan tidak ada alasan bagi Amerika untuk melanggar perjanjian tersebut."
Baca juga: 4 Skenario Konflik AS-Iran Menurut Guru Besar UI, dari Meja Perundingan hingga Pergantian Rezim
Mengutip NDTV, Presiden AS Donald Trump berulang kali mengisyaratkan peningkatan operasi militer Amerika, termasuk kemungkinan upaya merebut Pulau Kharg.
Menurut laporan terbaru The Wall Street Journal, Trump sedang mempertimbangkan perluasan operasi militer terhadap Iran, mulai dari serangan udara yang lebih intensif hingga kemungkinan operasi darat yang menargetkan lokasi-lokasi strategis, termasuk Pulau Kharg dan kompleks Gunung Pickaxe yang diyakini terkait dengan program nuklir Iran.
Jika berhasil merebut Pulau Kharg, AS akan memperoleh kendali atas lokasi yang sangat strategis bagi ekspor minyak Iran, yang pada akhirnya dapat menekan perekonomian negara tersebut.
Namun, langkah itu juga akan membuat pasukan Amerika rentan terhadap serangan rudal dan drone Iran.
Berbicara kepada Al Jazeera, Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King's College London, mengatakan terdapat pandangan taktis bahwa AS memiliki kemampuan militer untuk merebut pulau-pulau milik Iran.
"Dengan kekuatan udara, angkatan laut, dan amfibi yang cukup, serta kemauan untuk menghadapi eskalasi yang akan terjadi, AS bisa saja merebut sebuah pulau kecil Iran," katanya.
Amerika Serikat diperkirakan memiliki sekitar 50.000 personel militer yang ditempatkan di berbagai wilayah Timur Tengah, baik di pangkalan permanen maupun lokasi operasi terdepan.
Meski demikian, para ahli menilai perebutan dan pendudukan Pulau Kharg akan menimbulkan biaya yang besar bagi AS.
"Merebut sebuah pulau untuk sementara sangat berbeda dengan mempertahankannya, memasok logistik, dan memperoleh manfaat strategis darinya," kata Krieg.
Pulau Kharg merupakan pulau kontinental Iran yang terletak di Teluk Persia.
Pulau ini berada sekitar 25 kilometer dari pantai Iran dan sekitar 483 kilometer di barat laut Selat Hormuz.
Luasnya hanya sekitar 20 kilometer persegi.
Pulau Kharg berada di bawah administrasi Provinsi Bushehr. Pulau ini menjadi pelabuhan utama ekspor minyak Iran sekaligus memperluas klaim maritim negara tersebut terhadap ladang-ladang minyak di Teluk Persia.
Di pulau ini terdapat Kota Kharg, satu-satunya kota di Distrik Kharg.
Baca juga: Kata Pengamat soal Keinginan AS Kuasai Selat Hormuz: Harus Invasi Darat, Tidak Ada Jalan Lain
Mengutip The Guardian, sekitar 90 persen ekspor minyak Iran melewati Pulau Kharg.
Karena itu, pulau ini dianggap sebagai salah satu aset ekonomi paling sensitif bagi Iran.
Pulau tersebut awalnya dikembangkan oleh konglomerat minyak AS, Amoco, sebelum diambil alih Iran setelah Revolusi 1979.
Sebagian besar garis pantai Iran berlumpur dan terlalu dangkal bagi kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar. Namun, Kharg berada dekat perairan dalam sehingga cocok dijadikan terminal ekspor minyak.
Citra satelit memperlihatkan dermaga pemuatan yang luas di pesisir timur pulau tersebut.
Setiap hari, sekitar 1,3 juta hingga 1,6 juta barel minyak melewati Pulau Kharg.
Namun, menurut bank investasi JP Morgan, Iran meningkatkan volume ekspornya menjadi sekitar 3 juta barel per hari pada pertengahan Februari sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan yang dipimpin AS.
Bank tersebut juga menyebut sekitar 18 juta barel minyak disimpan sebagai cadangan di Pulau Kharg.
Pada 13 Maret 2026,Donald Trump mengumumkan bahwa militer AS menghancurkan target-target militer Iran di Pulau Kharg.
Mengutip BBC News, Trump menyebut serangan tersebut sebagai salah satu pengeboman paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah yang menghancurkan seluruh target militer di "permata mahkota" Iran itu.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan presisi berskala besar di Pulau Kharg menargetkan lebih dari 90 fasilitas militer Iran, termasuk tempat penyimpanan ranjau laut, bunker rudal, dan berbagai lokasi militer lainnya.
CENTCOM juga menyatakan bahwa serangan tersebut menyasar aset yang digunakan untuk memblokir jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Iran menyatakan lebih dari 15 ledakan terdengar di pulau itu, meski tidak ada infrastruktur minyak yang mengalami kerusakan.
Seorang pejabat Kementerian Perminyakan Iran mengatakan serangan tersebut berlangsung dalam skala besar dan sangat destruktif.
Serangan udara serta ledakan terjadi hampir tanpa henti selama sekitar dua jam dan mengguncang seluruh pulau.
Iran juga memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur minyak dan gasnya dapat memicu konsekuensi ekonomi yang serius, merusak fasilitas penting, serta menghambat sebagian besar ekspor minyak negara tersebut.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
