TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta percepatan pencairan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga kini masih berstatus tunda salur kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak keuangan daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp780 miliar.
Dana tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Riau.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, mengatakan rombongan telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi persoalan transfer keuangan daerah.
"Kami meminta Kementerian Keuangan segera membayarkan tunda salur TKD Provinsi Riau yang nilainya sekitar Rp780 miliar," ujar Andi Darma Taufik.
Ia menjelaskan, tunda salur tersebut merupakan akumulasi dana yang belum diterima Pemerintah Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi itu berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban, termasuk penyaluran dana kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Baca juga: Banjir Setiap Hujan, DPRD Pekanbaru Sebut Penanganan tak Pernah Komprehensif, Padahal Masterplan Ada
Baca juga: Cukup Bawa KTP atau KK, Warga Riau Bisa Cek Kesehatan Gratis di 243 Puskesmas
"Ini tentu berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk menunaikan kewajibannya kepada kabupaten dan kota. Dampaknya adalah kemampuan fiskal Provinsi Riau menjadi terbatas," jelasnya.
Menurut Andi, nilai tunda salur tersebut merupakan akumulasi dari periode 2023 hingga 2025 yang hingga kini belum seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Riau meminta Kementerian Keuangan mempercepat proses pembayaran tunggakan salur tersebut agar kondisi keuangan daerah dapat kembali normal dan pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.
Terkait respons dari Kementerian Keuangan, Andi menyebut pihak kementerian menyampaikan telah melakukan berbagai upaya fasilitasi.
Namun hingga saat ini dana tunda salur tersebut masih belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau, sehingga DPRD akan terus mengawal proses pencairannya. (tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)