TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta lembaga penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Hal itu disampaikan Subki saat Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama sejumlah lembaga penerima hibah di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi E mengundang para ulama, pastor, pendeta, pimpinan lembaga keagamaan, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menerima dukungan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta.
Subki menilai keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Jakarta.
"Intinya kami ingin dana yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas dan bisa menyentuh kepentingan masyarakat," kata Subki, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memiliki jangkauan yang luas di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut membuat lembaga penerima hibah dinilai dapat membantu pemerintah menangani berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan warga.
Subki menegaskan, penyelesaian masalah sosial di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan ormas yang selama ini memiliki kedekatan langsung dengan warga.
"Kita minta bantuan dari lembaga-lembaga ini karena pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus ikut membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat," ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, kata Subki, di antaranya penyalahgunaan narkoba dan tindakan perundungan atau bullying yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, para pemuka agama juga diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam menekan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
"Problem seperti bullying dan narkoba ini harus kita selesaikan bersama. Semua lembaga dan para pimpinan harus ikut menggarapnya supaya penanganannya bisa lebih tuntas," tutur Subki.
Ia berharap sinergi antara Pemprov DKI dengan lembaga penerima hibah dapat membuat upaya penyelesaian berbagai persoalan sosial berjalan lebih efektif.
Menurut Subki, jika seluruh elemen masyarakat ikut bergerak, beban pemerintah dalam menangani persoalan sosial dapat menjadi lebih ringan.
"Kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah tentu akan berat. Karena itu, kami menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi kepada para penerima hibah agar mereka juga bisa ikut membantu mengatasinya," ungkapnya.
Di sisi lain, Subki menyebut lembaga penerima hibah tetap menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terdapat penyesuaian atau pengurangan dana hibah.
Ia pun berharap dana hibah yang diberikan Pemprov DKI dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga.
"Alhamdulillah, walaupun dana hibah juga berkurang, teman-teman dari lembaga penerima hibah tetap siap untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Subki.
Baca juga: Komisi D Minta Pemprov Data Pemilik Kabel Semrawut di Jakarta, Jangan Asal Pasang Lalu Ditinggal
Baca juga: Kecelakaan Hari Ini di Cengkareng: Truk Terguling Setelah Ban Mendadak Kempes, Arus Lalin Terganggu
