TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Warga hunian sementara (huntara) Kapalo Koto, Kota Padang mengaku belum ada ganti rugi lahan pertanian yang hancur akibat banjir bandang akhir November 2025.

Lokasi tepatnya huntara ini berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kurang lebih, hanya berjarak beberapa ratus meter dari simpang jalan menuju Jembatan Gunung Nago.

Salah satu warga, Delvi (36) mengatakan bahwa kehidupan di huntara pasca delapan bulan pasca bencana tak menentu.

Pasalnya, usai bencana menghantam daerahnya, tak ada lagi sumber penghasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Beginilah kondisinya di huntara, banyak di antara kami yang tidak lagi bekerja. Sebab lahan pertanian kami sudah hancur, rata-rata kami hidup sebagai petani di sini," ucapnya, Selasa (21/7/2026).

Baca juga: Optimalisasi ZIS Solok Selatan, Pemkab Perkuat Peran UPZ Masjid untuk Tingkatkan Pengumpulan Zakat

Kini ia mengaku hanya bergantung hidup pada bantuan lauk pauk dari pemerintah. Uang yang berikan per kepala Rp15.000.

Ia yang tinggal dengan suami dan dua anaknya, mengaku mendapat Rp1.800.000 per bulan.

Hanya saja, bantuan tersebut sering tak mampu membuat keluarga tersebut bertahan dalam satu bulan.

"Bukan tidak bersyukur, uang itu yang kami kelola. Semuanya di sana, biaya hidup hingga kebutuhan sekolah anak," jelasnya.

Delvi mengaku hingga saat ini, ganti lahan yang rusak akibat bencana, belum kunjung dicairkan oleh pemerintah.

"Kalau janji pemerintah akan dicarikan, tapi delapan bulan usai bencana, belum ada kami terima," tegasnya.

Baca juga: Tak Mampu Bayar Tagihan Listrik Huntara Padang, Penyintas Bencana Minta Pemerintah Turunkan Daya

Senada, warga lainnya bernama Syafrizal (56) juga mengaku belum menerima uang ganti rugi lahannya yang hancur akibat bencana.

Kata dia, apabila ganti rugi lahan dicairkan dalam waktu cepat, masyarakat bisa memulai kehidupan baru.

"Kalau dicairkan, kami juga bisa bekerja kembali, entah itu buka usaha atau apapun. Jadi, ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari," jelasnya. (*)