TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengevaluasi kualitas penyelenggaraan statistik sektoral Pemkab Siak. Evaluasi itu melalui tahapan wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.
“Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar penilaian tingkat kematangan tata kelola data pemerintah daerah,” ujar Ahli Madya Statistik BPS Kabupaten Siak Purwantono, Selasa (21/7/2026).
Wawancara yang menjadi bagian dari rangkaian EPSS Tahun 2026 itu berlangsung secara Daring di ruang Bandar Siak, kantor Bupati Siak, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data.
Purwanto mengatakan, wawancara merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah menyelesaikan self assessment.
Selanjutnya, tim evaluator BPS melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan statistik sektoral di Kabupaten Siak.
“EPSS sangat penting untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Lebih dari itu, evaluasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas tata kelola data,” kata Purwantono.
Ia menjelaskan, seluruh rangkaian evaluasi tersebut akan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Indeks itu menjadi ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Asisten III, Administrasi Umum Setdakab Siak Tri Handro Pramono menyebut, evaluasi dari BPS menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola statistik sektoral.
“Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bukan hanya sekadar proses penilaian, melainkan sarana untuk mengukur sejauh mana tata kelola statistik sektoral telah dilaksanakan secara baik, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Tri Handro.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan dimanfaatkan Pemkab Siak untuk meningkatkan kualitas data agar lebih mutakhir, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang baik, kata dia, menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tri Handro menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral tidak dapat dipisahkan dari peran seluruh perangkat daerah sebagai produsen data.
“Komitmen seluruh perangkat daerah sebagai produsen data menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral. Tanpa data yang berkualitas, kebijakan yang dihasilkan tidak akan optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia memastikan Pemkab Siak terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, penyempurnaan metadata, pemanfaatan aplikasi berbagi pakai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola data secara terpadu.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Rozi Candra, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Siak Hendra, tim evaluator BPS, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Siak.
( Tribunpekanbaru.com / Mayonal Putra )
