Jakarta (ANTARA) - Warga Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal kemacetan angkutan logistik atau truk kontainer di kawasan Cakung- Cilincing (Cacing0, Jakarta.

“Kami berharap adanya intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata rantai masalah ini melalui pendekatan manajerial modern dan integrasi lintas sektoral,” kata salah satu warga, Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Rabu.

Ia mengusulkan adanya kajian komprehensif terkait krisis kemacetan kontainer jalur Cakung-Cilincing dan strategi komparatif global terkait penanganan krisis kemacetan akut akibat akumulasi truk kontainer meluber di sepanjang koridor Jalan Cakung-Cilincing (Cacing).

Menurut Wahyu, kajian tersebut membedah isu secara mendalam dari kacamata analisis sosial serta alternatif solusi berkaca dari keberhasilan pelabuhan-pelabuhan besar dunia seperti Pelabuhan Rotterdam dan Los Angeles.

Dia mengusulkan penerapan mandatori sistem antrean digital terintegrasi atau Truck Booking System (TOS) di seluruh depo guna mencegah pergerakan truk liar ke jalan protokol saat kapasitas penuh.

Kedua, penyediaan kantong-kantong parkir darurat (buffer zone) terpadu guna menampung armada angkutan di luar badan jalan utama publik.

Ketiga, adanya akselerasi kebijakan jangka panjang pemindahan titik pengembalian kontainer ke kawasan penyangga industri (Dry Port Cikarang/Bekasi) dengan pemanfaatan jalur interkoneksi kereta barang.

"Persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya formula solusi yang bersifat permanen dan berkeadilan di lapangan," kata Wahyu.

Ia mengatakan dampak kemacetan truk dirasakan langsung oleh warga pemukiman sekitar, termasuk area penyangga modern seperti Jakarta Garden City (JGC) berupa pemborosan waktu tempuh, eskalasi risiko kecelakaan lalu lintas yang fatal, dan pencemaran udara akut.

Di sisi lain, para sopir angkutan kontainer juga menjadi korban sistemik yang terpaksa terjebak berhari-hari dalam ketidakpastian antrean tanpa adanya fasilitas penyangga yang manusiawi.

Dia menilai krisis penumpukan ini bukan sekadar persoalan teknis operasional depo setempat, melainkan dampak dari kebijakan makro, ketidakseimbangan arus impor-ekspor, kendala teknis bongkar muat komoditas aktif, serta restriksi pelepasan kontainer kosong (empty reposition out) di pelabuhan utama.

Ia berharap sumbangan pemikiran ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Gubernur Pramono beserta jajaran dinas terkait dalam merumuskan kebijakan atau resolusi akhir yang permanen.

“Ini bertujuan untuk memulihkan hak kenyamanan jalan bagi warga sekaligus menjamin kelancaran arus logistik ekonomi Jakarta,” kata dia.