BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendorong pembentukan Kampung Bebas Jentik di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah menekan peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD).
Program tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan jentik nyamuk Aedes aegypti di lingkungan masing-masing. Upaya itu dinilai lebih efektif karena DBD merupakan penyakit yang sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih masyarakat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, Slamet Wahidin mengatakan pemerintah lebih memprioritaskan pencegahan peningkatan kasus dibandingkan mengejar pemberantasan secara menyeluruh.
Menurutnya, karakteristik DBD yang berbasis lingkungan membuat pengendaliannya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, perubahan perilaku menjadi kunci utama dalam menekan angka kasus.
“Untuk menuntaskan kasus DBD itu agak sulit. Karena DBD merupakan penyakit yang berbasis lingkungan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (22/7/2026).
Slamet Wahidin menjelaskan perilaku hidup bersih masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya angka kasus DBD di suatu wilayah.
Melalui program Kampung Bebas Jentik, pemerintah ingin melibatkan seluruh desa dan kelurahan untuk berkomitmen menjaga lingkungannya tetap bebas dari jentik nyamuk. Program tersebut diharapkan menjadi gerakan bersama yang dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Menurut Slamet Wahidin idealnya seluruh desa dan kelurahan di Bangka Selatan menetapkan wilayahnya sebagai Kampung Bebas Jentik.
Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan membentuk kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Kehadiran kader ini menjadi ujung tombak dalam mengedukasi sekaligus memantau kondisi lingkungan warga.
“Suatu upaya dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat menjaga kampungnya dari jentik-jentik nyamuk,” jelas Slamet Wahidin.
Kader Jumantik nantinya bertugas melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala di rumah-rumah warga.
Hasil pemantauan diharapkan mampu menjadi dasar bagi masyarakat untuk segera membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Dengan pengawasan yang rutin, risiko peningkatan kasus DBD diyakini dapat ditekan.
Berkurangnya jumlah jentik nyamuk akan berdampak langsung terhadap penurunan kasus DBD.
Memutus siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti merupakan langkah paling efektif dibandingkan hanya melakukan penanganan setelah kasus muncul. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.
“Ketika kita bisa mengontrol jumlah jentik nyamuk di rumah masing-masing warga, artinya kita juga bisa mengontrol peningkatan kasus DBD. Otomatis kasus DBD pasti akan menurun bila jentik itu berkurang,” tegasnya.
Ia menambahkan musim hujan turut meningkatkan potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD.
Banyaknya wadah bekas, sampah yang dibuang sembarangan, serta genangan air di lingkungan pemukiman menjadi tempat ideal bagi jentik nyamuk untuk berkembang biak. Kondisi tersebut menyebabkan risiko penularan DBD meningkat apabila tidak segera dikendalikan.
Kecamatan Toboali hingga kini masih menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan.
Kawasan perkotaan dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi karena masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga memicu munculnya tempat perkembangbiakan nyamuk.
Pemerintah berharap pembentukan Kampung Bebas Jentik dapat memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan menekan kasus DBD, terutama di wilayah perkotaan.
“Selama ini kasus DBD masih banyak ditemukan di Kecamatan Toboali. Pencetusnya adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” pungkas Slamet Wahidin.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
