TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA —Pengembangan industri baterai merupakan salah satu isu strategis karena perannya dalam mendukung stabilitas sistem energi, dekarbonisasi industri, dan pengembangan kendaraan listrik.
Ini karena Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai global melalui cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40 persen cadangan dunia.
"Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pengembangan industri baterai berbasis nikel, serta proses penambangan hingga manufaktur perlu dikelola secara bertanggung jawab agar berkelanjutan,” kata Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro di acara diskusi PYC Talks Vol. 3 bertajuk “Diseminasi Studi: Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia” di kantor Purnomo Yusgiantoro Center, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juli 2026.
Baca juga: Insentif EV Mundur Lagi, Gaikindo Minta Konsumen Tak Tunda Pembelian: Produsen Sudah Banyak Diskon
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno dalam keynote speech-nya juga menyoroti dukungan pemerintah terhadap hilirisasi mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik.
Melalui berbagai kebijakan dan insentif, pemerintah mendorong upaya pembangunan ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional untuk memanfaatkan posisi keunggulan yang dimiliki Indonesia di tingkat global.
Dalam sesi panel yang dimoderatori oleh Nadira Asrifa Nasution, PYC dan CWC memaparkan hasil kolaborasi studi yang menganalisis posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai global dari perspektif dinamika pasar, koherensi kebijakan, dan keberlanjutan.
Massita Ayu Cindy Putriastuti yang menjadi Research Coordinator PYC dan Dinda Ayu Maharani, Analyst CWC, menyampaikan, saat ini sebagian besar kendaraan listrik di Indonesia menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang tidak memerlukan nikel, sehingga manfaat hilirisasi terhadap industri domestik masih terbatas.
Selain itu, kapasitas produksi baterai Indonesia juga terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas global.
Karena itu, kajian ini mengidentifikasi berbagai kesenjangan serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Kegiatan PYC Talks Vol. 3 ini juga menghadirkan tanggapan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kadin Indonesia Institute (KII), dan Indonesia Battery Corporation (IBC).
Tanggapan lainnya juga disampaikan Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi BKPM Ahmad Faisal Suralaga, serta oleh Mulya Amri, selaku Executive Director KII dan Aditya Farhan Arif, selaku Direktur Utama IBC.
Masing-masing memberikan pandangan serta masukan strategis sebagai langkah penguatan implementasi kebijakan manufaktur baterai ke depan yang selaras dengan tantangan industri di lapangan.
Tanggapan dan masukan dari para stakeholder tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi kelanjutan studi untuk mendukung pembangunan industri baterai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan perkembangan pasar global. Sesi ini ditutup dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta.
PYC Talks Vol. 3 dihadiri sejumlah partisipan dari kalangan institusi pemerintah, industri, akademisi, media, serta masyarakat. Kegiatan ini merupakan komitmen PYC dalam memberikan masukan untuk mencapai ketahanan energi nasional dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan.
