Dari sisi regulasi, perangkat hukum kita sudah sangat kuat, penegak hukumnya juga lengkap. Tetapi mengapa berbagai persoalan, termasuk korupsi, masih terus terjadi? Berarti ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya etika, budi pekerti, dan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengalaman menunjukkan regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh fondasi moral dan etika yang kuat di tengah masyarakat.

Saat menerima audiensi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Selasa (21/7), dia mengungkapkan pemerintah sudah membangun perangkat hukum yang kuat, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dari sisi regulasi, perangkat hukum kita sudah sangat kuat, penegak hukumnya juga lengkap. Tetapi mengapa berbagai persoalan, termasuk korupsi, masih terus terjadi? Berarti ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya etika, budi pekerti, dan akhlak," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, ia menegaskan penguatan karakter harus dimulai dari keluarga dan pendidikan sejak usia dini agar mampu melahirkan generasi yang memiliki integritas, menghormati sesama, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dikatakan bahwa generasi baru harus dibangun dengan karakter yang kuat agar mampu mencegah lahirnya berbagai bentuk kekerasan maupun perilaku menyimpang di kemudian hari.

Kendati demikian, Yusril menyampaikan upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Ini merupakan pekerjaan besar yang memerlukan komitmen bersama, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak sekaligus memperkuat karakter bangsa," tuturnya.

Untuk itu, Menko mengapresiasi inisiatif Kementerian PPPA yang menempatkan pembangunan karakter sebagai bagian penting dari strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam audiensi tersebut, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat mengandalkan regulasi semata.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kemampuan membangun kesadaran masyarakat melalui penanaman nilai agama, moral, dan akhlak sejak dini di lingkungan keluarga.

Arifah menjelaskan tantangan itu memiliki kesamaan dengan persoalan korupsi yang juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum.

Oleh karenanya, dia menambahkan, penguatan karakter menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas sekaligus mampu mencegah berbagai bentuk kekerasan.

"Korupsi maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi," ungkap Arifah.

Dia berpendapat implementasi yang mampu membangun kesadaran masyarakat menjadi faktor yang sangat penting sehingga pencegahan harus terus diperkuat agar angka kekerasan maupun korupsi tidak semakin meningkat.

Ia juga menekankan Kementerian PPPA terus memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak dalam menanamkan nilai agama, akhlakul karimah, budi pekerti, moral, dan etika.

Menteri PPPA menilai karakter yang terbentuk sejak dini akan menjadi bekal penting bagi anak dalam membangun kehidupan yang sehat, aman, dan bebas dari kekerasan.

Ia pun tak lupa menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan Menko Yusril yang dinilai menjadi masukan strategis dalam memperkuat arah kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Pemikiran Prof. Yusril menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Semoga ikhtiar yang kita bangun bersama ini menjadi amal baik yang manfaatnya terus dirasakan masyarakat," ujar dia menambahkan.