TRIBUNJABAR.CO.ID, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memutuskan untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya. Pergantian nama ini mendapat tanggapan dan kritikan dari warga Kota Cimahi, Jawa Barat.

Puji Suprapto (66), warga Cibeber, mempertanyakan pergantian nama tersebut. Menurutnya, nama RSUD Cibabat sudah melekat berpuluh-puluh tahun dalam ingatan warga Cimahi.

“Kenapa diganti? Aneh juga nama gantinya itu. Karena sudah lama, warga pasti tetap saja menyebut Rumah Sakit Cibabat,” kata Puji, saat ditemui Tribun di Cibeber, Rabu (22/7/2026).

Puji mengatakan, tidak kepentingan yang mendesak untuk mengganti nama RSUD Cibabat. Justru yang harus dilakukan, lanjut Puji, adalah perbaikan kualitas layanan. 

“Kalau diganti nama ternyata masih begitu-begitu saja pelayanannya, kan jadi sia-sia,” kata Puji.

Senada dengan Puji, Cintasari (70), warga Cisangkan Hilir, mengatakan, kemungkinan pergantian nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulia itu untuk mengubah citra.

Selama ini, kata Cinta, citra RSUD Cibabat sudah kadung buruk terkait pelayanan yang tidak maksimal. 

“Mungkin untuk menghilangkan kesan buruk dari RSUD Cibabat, kan sudah terkenal demikian. Ya gimana saja orang tua dulu mengganti nama anak yang nakal, supaya berubah lebih baik,” kata Cinta.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Umum LSM KOMPAS (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi), Fajar Budhi Wibowo, menyoroti kebijakan pergantian nama rumah sakit itu yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Fajar mendesak Pemkot membuka secara transparan biaya rebranding, sumber anggaran, serta mekanisme pembahasannya bersama DPRD.

• Gara-gara Layang-layang Tersangkut, Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Sempat Mandek di Cimahi

Menurut Fajar, kebijakan pergantian nama rumah sakit dilakukan saat pemerintah meminta aparatur sipil negara (ASN) melakukan penghematan, mulai dari mematikan AC dan wifi kantor setelah pukul 17.00 WIB, memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen, serta mengurangi berbagai belanja seremonial sebagai upaya menutup defisit anggaran.

"Di saat ASN dan masyarakat diminta memahami kebijakan efisiensi, muncul rebranding rumah sakit yang tentu membutuhkan biaya. Persoalannya bukan sekadar pergantian nama, tetapi transparansi proses dan anggarannya," kata Fajar, saat dihubungi Tribun via WhatsApp, Rabu (22/7/2026). 

Fajar menilai publik hingga kini belum memperoleh penjelasan mengenai total biaya rebranding, pos anggaran yang digunakan, maupun pihak yang menyetujui pengalokasian anggaran tersebut.

Fajar mengatakan, proses rebranding itu melibatkan konsultan serta membutuhkan penyesuaian berbagai identitas rumah sakit, mulai dari papan nama, dokumen resmi, seragam pegawai, hingga stiker ambulans.

Selain itu, Fajar juga menyoroti pernyataan pimpinan DPRD Kota Cimahi yang mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi mengenai rencana pergantian nama rumah sakit tersebut.

“Saat Komisi IV berkunjung langsung ke RSUD, dan saat forum Evaluasi Kinerja Eksekutif digelar, topik rebranding ini sama sekali tidak disinggung pihak eksekutif. Jadi aneh kalau tiba-tiba ada pergantian nama tanpa sepengetahuan DPRD,” kata Ike, Rabu (22/7/2206),

Lebih lanjut Fajar menilai tidak dibahasnya rencana tersebut dalam forum resmi antara eksekutif dan legislatif patut menjadi perhatian.

"Kami mempertanyakan apakah proses ini telah melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk bersama DPRD," kata Fajar. 

Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kondisi keuangan daerah. Pada awal Juli lalu, Pemkot Cimahi menerapkan berbagai langkah penghematan untuk menekan defisit belanja yang sempat mencapai Rp109 miliar. Sementara itu, DPRD Kota Cimahi baru saja mengesahkan proyeksi APBD 2027 dengan defisit sekitar Rp36 miliar yang direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah.

Ia juga menilai kebijakan rebranding perlu dijelaskan kepada publik agar sejalan dengan semangat efisiensi yang sedang dikampanyekan pemerintah daerah.

• Media Asing Ikut Beri Bocoran Transfer Asing Terbaru Persib Bandung, Label Timnas Bosnia

Terkait penamaan baru RSUD Wijaya Mulya, pimpinan LSM KOMPAS itu juga menyoroti perbedaan penjelasan mengenai filosofi nama tersebut yang disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Ia menilai penjelasan yang berbeda dalam kesempatan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan nama baru rumah sakit tersebut. 

Selain itu, Fajar mengingatkan RSUD Cibabat pernah memiliki catatan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, Fajar menegaskan tidak mengaitkan rebranding dengan perkara tersebut.

"Kami tidak menuduh rebranding ini memiliki tujuan tertentu. Namun justru karena rekam jejak itu ada, proses perubahan nama dan seluruh pengadaannya harus terbuka agar dapat diaudit publik," kata Fajar.

Sebagai tindak lanjut, LSM KOMPAS yang dipimpinnya akan mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik untuk memperoleh dokumen terkait nilai kontrak PT MarkPlus Indonesia serta rincian biaya rebranding.

Ia juga meminta DPRD Kota Cimahi memanggil pihak eksekutif guna meminta penjelasan resmi mengenai proses perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya.

"Yang kami persoalkan bukan niat meningkatkan pelayanan kesehatan, tetapi proses pengambilan kebijakan, transparansi anggaran, dan akuntabilitasnya kepada publik," ujar Fajar.

Sosialisasi Rebranding 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Cimahi telah menyosialisasikan pergantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya, Senin (20/7/2026). 

Sosialisasi rebranding tersebut sebagai bagian dari transformasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan daerah. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan identitas menjadi RSUD Wijaya Mulya, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat budaya pelayanan yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa rebranding bukan sekadar pergantian nama atau logo. 

Menurutnya, perubahan identitas harus diikuti perubahan cara berpikir seluruh sumber daya manusia rumah sakit agar mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kalau rebranding hanya berhenti pada pergantian nama, tentu tidak akan memberikan nilai tambah. Yang kita bangun adalah transformasi menyeluruh, mulai dari citra, budaya pelayanan, hingga kualitas layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Ngatiyana saat sosialisasi seperti dikutip dari laman cimahikota.go.id.

Kajian rebranding tersebut disusun bersama PT MarkPlus Indonesia melalui berbagai tahapan, mulai dari in-depth interview, focus group discussion bersama tokoh masyarakat, lokakarya internal, hingga finalisasi kajian.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan identitas baru rumah sakit lahir dari kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.

Hasil kajian menetapkan nama RSUD Wijaya Mulya sebagai identitas baru rumah sakit. Nama tersebut dipilih karena memiliki makna filosofis, yakni Wijaya yang berarti kemenangan atau keberhasilan dan Mulya yang mencerminkan kemuliaan serta harapan untuk kembali sehat. 

Filosofi itu dinilai selaras dengan semangat menghadirkan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan hati.

"Papan nama bisa saja berubah, tetapi kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh ketika mereka merasakan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, mudah diakses, dan penuh empati. Itulah identitas sesungguhnya dari sebuah rumah sakit," tegasnya.

Sejarah RSUD Cibabat

RSUD Cibabat mempunyai sejarah yang cukup panjang, sejak sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku Perjalanan Sejarah Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi terbitan tahun 2012, disebutkan bahwa sebelum tahun 1940-an, RS Cibabat ini dipakai sebagai rumah dinas orang Belanda, yaitu Tuan Rydee, Kepala GBO (perusahaan listrik Hindia Belanda) di Bandung.

Pada zaman Jepang, bangunan itu dipakai untuk klinik kesehatan. Pengelolaan klinik diserahkan kepada Prof RH Moechamadsyah Sastrawinangoen DSOG. Beliau sebelumnya membuka sebuah klinik di Jl Kaum Kaler Cimahi.

Masa revolusi, klinik kesehatan ini berfungsi juga sebagai Markas Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Balai Pengobatan bagi tahanan perang dan masyarakat sekitar.
Tahun 1947 di masa pengungsian, RH Moechamadsyah pindah tugas jadi Kepala Kesehatan Priangan Timur di Tasikmalaya. Klinik kesehatan Tjimahi kemudian dikelola oleh dr Supardan. Fungsinya bertambah lagi sebagai kantpr PMI.

Tahun 1949, pemerintah meningkatkan status klinik menjadi RS Pembantu Cibabat yang dikelola oleh Mayor dr Vogelsang.

Tahun 1950, RS Pembantu Cibabat dikepalai oleh dr Sanitioso.  Tahun1973, dr Sanitioso diganti oleh dr Abikusna, waktu itu kadinkes KabBandung. Status RS Pembantu meningkat jadi RS Umum Kelas D.

Tahun 1978-1984, Direktur RSU Cibabat djjabat oleh dr Nina Sekartina. Pada1985, dr Umbaran Tisnamihardja menjadi Direktur RSU Cibabat sampai 1995. Tahun 1987, status RSU Cibabat naik jadi Kelas C.

Lalu berturut-turut jabatan Direktur RSU Cibabat dijabat dr H Idik Djumhali MARS (1995-1999), dr H Hanny Ronosulistyo SpOG (2000-2007), dr Erli Suparli Adiwikarta MM (2007-2010), dr Endang K Wardani (2010-2012), dr Erli (2012-2016), dan dr Trias Nugrahadi (2016-2019). (*)