Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menyambut positif langkah pemerintah daerah dalam mendorong program hilirisasi produk pertanian, khususnya komoditas kakao.

Baca juga: Pemprov Akan Bangun Kawasan Industri Terpadu Kakao di Lampung Timur

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki menyikapi rencana Pemprov Lampung membangun kawasan industri terpadu kakao seluas 50 hektare di Kabupaten Lampung Timur.

Di mana hilirisasi akan difokuskan pada olahan kakao seperti pembuatan minyak (cocoa butter) dan bubuk (cocoa powder) untuk kebutuhan ekspor ke pasar Eropa.

Pria yang akrab disapa Abas ini menilai, hilirisasi kakao tersebut diproyeksikan bakal memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami menyambut baik proses hilirisasi di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah sudah mulai memetakan komoditas unggulan kita, dan ini langkah yang tepat," ujar Abas, Rabu (22/7/2026).

Politisi Fraksi PKB ini menilai, Lampung memiliki potensi besar karena masuk dalam jajaran lima besar daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia, bersanding dengan wilayah di Sulawesi. 

Oleh sebab itu, keberadaan industri pengolahan kakao dinilai mampu mengangkat kesejahteraan dan pendapatan petani lokal.

"Produk yang dijual mentah dengan setengah jadi tentu harganya beda. Selama ini petani hanya jual biji kakao kering yang harganya lebih murah. Lewat hilirisasi, ada produk olahan seperti powder dan ada opsi tunda jual, sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi," jelasnya.

Terkait keluhan petani mengenai penurunan harga kakao dari kisaran Rp 100 ribu pada 2025 menjadi Rp 35 ribu per kilogram, Abas mendoronv hilirisasi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas di tingkat hulu.

Menyikapi ini, Komisi II DPRD Lampung mendorong Pemprov Lampung untuk tidak hanya fokus pada pengolahan hasil akhir, tetapi juga hadir dalam memfasilitasi kebutuhan dasar petani, seperti peremajaan tanaman dan penyediaan bibit berkualitas.

"Produktivitas harus jadi sorotan. Bagaimana pemerintah menyediakan bibit-bibit unggul yang tersertifikasi. Waktu tanamnya sama, tapi kalau bibitnya bagus, hasilnya akan jauh berbeda," tegas Abas.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Lampung akan terus mengawal dan mendorong dinas dan instansi terkait sebagai mitra kerja untuk memfasilitasi petani di tingkat hulu.

Menurutnya, alokasi anggaran pembinaan serta sosialisasi secara masif kepada para petani bakal berdampak positif terhadap produktivitas dan kualitas panen.

"Kita mendorong mitra kerja di pemerintah untuk hadir menganggarkan pembinaan. Petani jangan diberi bibit asalan, tapi bibit yang produktivitasnya terjamin," kata dia lagi.

"Kalau hasilnya banyak dan hilirisasi berjalan, otomatis pendapatan dan kesejahteraan petani kakao di Lampung akan meningkat," pungkas Abas.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)