TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kalimantan Utara didorong melakukan transformasi pola kerja agar lebih proaktif dalam mengawal jalannya Pemerintahan Daerah.

Ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi APIP se-Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026).

Inspektur IV Itjen Kemendagri, Dwi Budi Wahyuningsih menyatakan APIP tidak boleh lagi memposisikan diri sebagai pihak yang sekadar mencari kesalahan di akhir periode pelaksanaan kegiatan.

"APIP harus bertransformasi menjadi pengawal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kita harus mampu memberikan deteksi dini agar proses pemerintahan berjalan benar mulai dari awal sampai akhir," ujarnya saat ditemui seusai Rakoor, Rabu (22/7/2026).

Baca juga: Antisipasi Pelanggaran, Pemkab Malinau Minta APIP Lakukan Pendampingan Dini Pejabat dan Kepala Desa

Pemerintah Daerah saat ini tengah dihadapkan pada kewajiban mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mendukung, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan-kegiatan strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, hingga pembangunan perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pula perlunya meminimalisir celah dalam koordinasi dan sosialisasi program pusat di tingkat wilayah agar target sasaran dapat tercapai.

"Tugas Inspektorat adalah memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. Kami meminta evaluasi internal dilakukan secara berkala terhadap enam program strategis nasional yang telah dicanangkan," katanya.

Baca juga: Komitmen Pemberantasan Korupsi, Gubernur Kaltara Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran APIP

Terkait pelaksanaan di lapangan, prioritas pengawasan difokuskan pada evaluasi indikator kinerja yang masih lemah serta penguatan koordinasi internal antar instansi di lingkungan pemerintah daerah.

Langkah konsolidasi ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh program strategis pusat dapat terealisasi secara efektif dan tepat sasaran di wilayah Kalimantan Utara.

(*)

Penulis: Mohammad Supri