POSBELITUNG.CO--Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung memasang garis tegas terkait pengadaan barang dan jasa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan proyek, termasuk pihak yang memanfaatkan hubungan keluarga, pertemanan, maupun kedekatan pribadi dengan dirinya.
Sudaryono menegaskan seluruh proses pengadaan di lingkungan BGN wajib dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga meminta masyarakat maupun mitra BGN segera melapor apabila menemukan pihak yang mencatut namanya untuk menawarkan proyek atau mengurus kepentingan tertentu.
Penegasan itu disampaikan Sudaryono setelah resmi dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pembenahan tata kelola lembaga yang mengelola Program MBG.
"Saya memiliki keluarga, sahabat, teman, rekan, alumni dan seterusnya. Kalau nantinya ada orang menawarkan jasa dengan imbalan, mengaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya atau alumni bersama saya, saya pastikan itu tidak benar," ujar Sudaryono.
Ia menegaskan, pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun lingkaran terdekatnya untuk mendapatkan proyek di lingkungan BGN tidak memiliki kewenangan apa pun.
Karena itu, Sudaryono meminta apabila ada pihak yang melakukan praktik tersebut agar segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Saya minta kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena kita serius menangani perkara ini," katanya.
Sudaryono mengatakan seluruh persoalan maupun tindak lanjut pekerjaan di lingkungan BGN harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu hanya karena memiliki hubungan pribadi dengannya.
"Saya ingin penyelesaian masalah, follow up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kami bukan lagi trust in person," ujarnya.
Menurut Sudaryono, perubahan pola kerja tersebut penting untuk memastikan seluruh proses di BGN berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menegaskan tidak ingin proses pengambilan keputusan dilakukan melalui komunikasi informal atau pertemuan tertutup yang tidak dapat diawasi.
"Kami bukan lagi bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private room. Segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pengelolaan Program MBG harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Terlebih, program tersebut memiliki cakupan besar dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
Selain menutup celah praktik pencatutan nama dan kedekatan pribadi, Sudaryono juga menjadikan pembenahan tata kelola sebagai salah satu prioritas kepemimpinannya di BGN.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek transparansi yang perlu diperbaiki.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah memperluas penerapan sistem digital dalam berbagai proses administrasi dan pekerjaan di lingkungan BGN.
Dengan sistem digital, setiap proses diharapkan memiliki rekam administrasi atau jejak digital yang lebih mudah ditelusuri.
"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya," kata Sudaryono.
Menurutnya, digitalisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses kerja.
Pembenahan tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BGN, sekaligus memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.(*)
(Kompas.com/Kontan.co.id)
