TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kulon Progo Wates Karangwuni.
Keputusan ini diambil merespons dugaan kejadian menonjol berupa keracunan makanan dari sajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada seratusan penerima manfaat di Kulon Progo pada Selasa (21/7/2026).
Kepala KPPG Sleman, Harsono Budi Waluyo, selaku pejabat definitif yang membawahi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah bagian selatan, menyatakan bahwa penghentian sementara tersebut merupakan prosedur standar.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan investigasi secara menyeluruh.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas adanya dugaan kejadian menonjol tersebut. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, operasional SPPG dihentikan sementara sebagai langkah preventif sambil menunggu hasil investigasi,” ujar Harsono Budi Waluyo.
Sebagai instansi vertikal resmi BGN di daerah, KPPG Sleman saat ini tengah berkoordinasi secara komprehensif dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, Balai POM, serta pemerintah daerah setempat.
Saat ini, terdapat lima langkah penanganan komprehensif yang tengah berjalan di bawah pengawasan KPPG Sleman.
Langkah tersebut mencakup penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan serta pemberian pendampingan kepada para penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan.
Selain itu, dilakukan pengambilan dan pengujian sampel makanan, bahan baku, air, maupun sampel pendukung lainnya oleh pihak laboratorium yang berwenang.
Proses investigasi ini turut dibarengi dengan pemeriksaan mendalam terhadap alur pengolahan, penyimpanan, distribusi, higiene sanitasi, hingga tingkat kepatuhan pelaksana terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Seluruh rangkaian penanganan tersebut akan bermuara pada evaluasi menyeluruh sebelum operasional SPPG diizinkan untuk kembali dilaksanakan.
Berdasarkan data awal yang dilaporkan kepada BGN pada Selasa (21/7/2026) siang, tercatat ada 27 siswa yang melaporkan gejala dan dalam kondisi baik.
Namun, berdasarkan pendataan lanjutan dari otoritas kesehatan setempat, dampak dari kejadian ini menyentuh angka yang lebih luas dan melibatkan kelompok rentan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo, Susilaningsih, membenarkan bahwa awalnya terdapat 115 orang yang dilaporkan mengalami gejala keracunan.
Setelah dilakukan verifikasi melalui pengisian formulir, tercatat 105 orang resmi terdampak. Mayoritas korban, yakni 98 orang, adalah pelajar dari SMPN 3 Wates, serta sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dilayani oleh SPPG Karangwuni.
“Selain itu ada 4 tenaga kependidikan (tendik), 2 ibu menyusui dan 1 ibu hamil,” ungkap Susilaningsih, Rabu (22/7/2026).
Data Dinkes mencatat manifestasi klinis yang dialami para korban cukup beragam. Sebanyak 78 persen korban mengeluhkan nyeri perut, 69 persen mengalami diare, dan 40 persen menderita pusing.
Seluruh korban telah ditangani di Puskesmas Wates. Pada Rabu (22/7/2026), dilaporkan masih ada satu pelajar SMPN 3 Wates yang kembali ke Puskesmas karena masih mengalami diare.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto, memastikan tidak ada pelajar yang harus menjalani rawat inap akibat kejadian ini.
Sebanyak 27 pelajar SMPN 3 Wates yang sempat dirujuk ke Puskesmas Wates pada hari kejadian telah mendapatkan penanganan medis dan langsung dijemput oleh orang tua masing-masing.
"Hari ini aktivitas pembelajaran juga sudah berjalan seperti biasa," kata Nur Hadi.
Merespons bergulirnya kasus ini, Harsono Budi Waluyo menegaskan bahwa penyebab pasti dari kejadian menonjol ini masih dalam proses investigasi.
Ia meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi atau menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil uji laboratorium dan investigasi resmi dari pihak berwenang diterbitkan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi. BGN berkomitmen menyampaikan perkembangan secara transparan dan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan maupun prosedur operasional,” tegasnya.
KPPG Sleman memastikan akan terus mengawasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis di wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan agar sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, higiene, dan sanitasi demi memberikan pelayanan yang aman serta berkualitas kepada seluruh penerima manfaat.
