BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Sejumlah SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung operasionalnya terpaksa harus dilakukan penutupan.
Tak hanya karena permasalahan kekurangan murid saja, penutupan juga terpaksa dilakukan karena persoalan pembiayaan operasional sekolah.
"Ada memang beberapa sekolah kekurangan jumlah siswa yang berminat ke sekolah -sekolah swasta terutama di SMA. Karena SMA ini wilayah pinggir dengan berbagai sekolah, seperti di Pangkalanbaru ada SMA/SMK jadi aksesnya itu mudah di jangkau oleh anak anak walaupun mereka berada di Kota Pangkalpinang," kata Saipul, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Kamis (23/7/2026).
Saipul menambahkan, pembangunan SMA Negeri Muhammad Nur dan SMAN 5 Pangkalpinang juga berpengaruh terhadap daya tampung lulusan SMP, yang sebelumnya berpotensi melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
"Kita berusaha untuk menjaga, stabilitas jumlah sekolah swasta dengan beberapa program bantuan anak-anak di sekolah swasta untuk diberikan beasiswa untuk anak miskin di kita bayarkan uang pendidikannya," katanya.
Ia mengatakan, masih ada sejumlah sekolah swasta yang tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Sekolah-sekolah tersebut memiliki daya tarik tersendiri sehingga tetap diminati calon peserta didik meskipun berstatus swasta.
Ia mencontohkan SMA Harapan, SMA Santo Yosef, dan beberapa sekolah swasta lainnya yang hingga kini masih memiliki minat pendaftar cukup tinggi.
"Tapi sekali lagi mungkin ada beberapa pertimbangan masyarakat terkait sekolah swasta itu. Mereka juga menjadi pilihan utama, seperti SMA Harapan, Santo Yosep dan SMA lainnya walaupun bukan sekolah negeri. Ini perlu kita evaluasi dari pengelola yayasan apa yang harus dibenahi di dalamnya itu," katanya.
Diharapkan masyarakat dua hal, kata Saipul, dalam sektor pendidikan. Pertama kualitas layanan kepada murid, kedua terkait masalah pembiayaan sekolah.
"Karena sekarang ini perekonomian yang sangat sulit mungkin dengan tidak terbayarkan untuk masuk sekolah swasta, sehingga ke negeri menjadi pemicu orang tua siswa," lanjutnya.
Saipul Bakhri menilai sebagian besar masyarakat masih lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Karena melihat dari sisi sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, mutu sekolah hingga biaya sekolah.
"Minat masyarakat orang tua dan anak ingin mencari sekolah terjangkau dari ekonomi dan kualitasnya mutu layanannya baik. Sejumlah sekolah swasta memang masih menghadapi keterbatasan sehingga belum sepenuhnya mampu bersaing dengan sekolah negeri," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan kualitas sumber daya manusia, terutama kompetensi guru di sekolah swasta, pada dasarnya tidak jauh berbeda atau setara dengan sekolah negeri.
"Karena itu, faktor utama yang memengaruhi pilihan masyarakat bukan semata-mata kualitas tenaga pendidik, melainkan juga ketersediaan fasilitas pendukung dan berbagai pertimbangan lainnya," katanya.
Saipul juga mendorong sekolah-sekolah swasta untuk terus berkembang dan tetap eksis di tengah persaingan dengan sekolah negeri. Dengan menjaga stabilitas jumlah peserta didik melalui komunikasi yang baik dengan orang tua siswa.
Ia juga menyarankan, agar sekolah swasta dapat menekan biaya penyelenggaraan pendidikan, terutama pada awal tahun ajaran baru. Sebab, besaran biaya masuk kerap menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.
"Karena apabila biaya yang harus dikeluarkan dinilai terlalu tinggi, calon peserta didik dan orang tua biasanya akan berpikir ulang sebelum memilih sekolah tersebut. Karena itu, keterjangkauan biaya menjadi faktor penting agar sekolah swasta tetap diminati masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi," terangnya.
Subsidi Pemerintah
Saipul Bakhri mengatakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali berencana memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah swasta pada 2027 nantin.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bukan hanya terkait biaya operasional sekolah. Tetapi juga beban ekonomi yang ditanggung masyarakat atau siswa.
"Dulu pernah memberikan bantuan ke sekolah swasta. Tetapi kita melihat titik lemah bukan biaya operasional sekolah. Tetapi pada beban masyarakat, yang belum tentu terbantukan apabila diberikan ke lembaga atau satuan pendidikan,"ujarnya
"Jadi pada 2027 kita ubah pola ke kebutuhan masyarakat melalui bantuan biaya pendidikan anak di sekolah swasta, anak kurang mampu dan subsidi gaji guru honor di sekolah swasta kalau belum mendapatkan sertifikasi dan belum guru tetap yang mendapat gaji pokok," katanya.
Menurut Saipul, langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta. Sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
"Nanti itu tersusun sesuai regulasi, mereka kita bantu. Karena sekolah swasta dengan jumlah siswa tidak banyak, honor akan berkurang. Lain kalau siswa banyak, karena kesejahteraan guru tergantung biaya pendidikan dan jumlah siswa di sekolah itu," tutupnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)
