TRIBUNKALTARA.COM - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kalimantan Utara (Kaltara) diminta mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan enam Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat yang harus dipastikan berjalan tepat sasaran di daerah.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Inspektur IV Itjen Kemendagri, Dwi Budi Wahyuningsih, dalam Rapat Koordinasi APIP se-Kaltara yang digelar di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, pola pengawasan harus bergeser dari sekadar mencari kesalahan menjadi pengawal proses pemerintahan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
"APIP harus bertransformasi menjadi pengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Kita harus mampu memberikan deteksi dini agar proses pemerintahan berjalan benar mulai dari awal sampai akhir," ungkapnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Minta Kepala Daerah Awasi Dapur MBG Cegah Penyimpangan
Menurut Dwi, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada koordinasi solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menekankan bahwa pembenahan koordinasi menjadi kunci agar bantuan makanan bergizi benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara.
Selain itu, Inspektorat diminta melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap pelaksanaan MBG.
Evaluasi ini penting untuk mendeteksi hambatan teknis sejak dini, sehingga masalah dapat segera diperbaiki sebelum menjadi kendala besar di lapangan.
"Dengan sistem pengawasan yang lebih proaktif, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap anak menerima manfaat program sesuai tujuan," ujar Dwi.
Transformasi pola kerja pengawasan ini juga diharapkan menjadi sistem deteksi dini bagi pemerintah daerah.
Kemendagri berharap, melalui pengawasan ini setiap kebijakan strategis dari pusat, termasuk MBG, dapat terealisasi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kaltara.
(*)
