TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono menghadapi pekerjaan rumah besar.

Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Rabu (22/7/2026), pasca Nanik S Deyang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Baca juga: MBG Watch: Pelaksana Dapur MBG Banyak Didominasi Pemodal Besar hingga Pihak Terafiliasi Politik

Penggantian pucuk pimpinan ini diharapkan menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program MBG ke depan.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama memberikan tiga catatan penting agar program andalan Prabowo-Gibran ini tetap berjalan  efektif.

PR pertama, memastikan seluruh makanan dalam program MBG memenuhi prinsip keamanan pangan.

"Prinsip utama adalah makanan harus aman," ujar Prof. Tjandra.

Menurutnya, keamanan pangan merupakan isu global yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu mengacu pada standar keamanan pangan, bukan hanya dari proses memasak, tetapi sejak awal rantai penyediaan makanan.

Kedua, pentingnya memahami konsep "from farm to plate" atau menjaga kualitas makanan sejak dari sumber bahan pangan hingga sampai dikonsumsi penerima manfaat.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekolah.

Seluruh rantai harus diperhatikan, mulai dari proses produksi pertanian dan peternakan, transportasi, penyimpanan di gudang, proses pengolahan makanan, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

"Semua mata rantai harus terjaga dengan baik," kata direktur pascasarjana di Universitas Yarsi ini.

Baca juga: Ragukan Sudaryono, Pengamat Sebut Prabowo Harusnya Lakukan Seleksi Terbuka untuk Posisi Pimpinan BGN

PR ketiga adalah perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Ia mengusulkan dua bentuk evaluasi, yakni survei kepuasan pengguna dan studi kohort untuk melihat dampak kesehatan program dalam jangka panjang.

"Pendekatan ilmiah ini akan mewujudkan evidence-based public policy atau kebijakan publik yang berdasarkan bukti ilmiah," jelas Prof. Tjandra.

Ia juga menyoroti rencana perluasan penerima manfaat MBG yang tidak hanya mencakup anak sekolah, tetapi juga kelompok lain seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

Selain itu, perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kemungkinan penggunaan sarana memasak lain selain SPPG perlu dipastikan kesiapan sistemnya.

Terpisah, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.

SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan.

"Kami akan perbaiki, akan kami tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki ditutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak SPPG di Bogor, Jumat (24/7).