TRIBUN-MEDAN.com - Respons keras muncul dari Dewan Pers menyusul pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut kelompok kritis, termasuk jurnalis, ekonom, pengamat, dan LSM, sebagai "londo ireng".
Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Abdul Manan, menilai ucapan tersebut merupakan tuduhan yang berlebihan dan tidak memiliki dasar.
Menurut Manan, pelabelan itu berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah dianggap tidak nasionalis dan bekerja untuk kepentingan asing.
"Memberi label 'londo ireng' kepada pihak yang kerap mengkritik, termasuk jurnalis, adalah berlebihan. Presiden tidak melihat kritik dan semacamnya itu sebagai ekspresi wajar dari warga negara yang punya hak menyoroti kinerja pejabat publik," kata Abdul Manan, kepada Tribunnews.com, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui media, merupakan bagian dari hak warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Manan juga menilai tudingan yang dilontarkan Presiden sama sekali tidak memiliki landasan yang kuat.
"Tentu saja itu tuduhan yang tidak berdasar," tambahnya.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Manan, pandangan tersebut justru memperlihatkan sikap yang kurang terbuka terhadap kritik publik.
Ia menilai perbedaan antara pernyataan Presiden dan pesan yang tersirat dalam pidato tersebut menjadi perhatian.
"Itu juga memberi kesan bahwa Presiden ini seperti alergi terhadap kritik. Meski dalam pidato menyebut presiden tidak anti-kritik, tapi yang ditunjukkan justru sebaliknya," ucap Manan.
Pernyataan Dewan Pers itu sekaligus menegaskan pentingnya ruang kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan kebebasan pers.
lMenurutnya, Presiden hendaknya lebih positif dalam melihat dinamika dalam masyarakat, termasuk menanggapi kritik dari wartawan, media, pengamat atau aktivis LSM.
Kata Manan, meskipun kritik tersebut pahit bagi Presiden dan kabinet, namun itu bisa dipakai menjadi bahan koreksi dan perbaikan kinerja pemerintah. Apalagi jika kritik yang disampaikan berdasarkan fakta yang jelas.
"Pandangan yang bernada kritis hendaknya dilihat sebagai masukan," ucapnya.
Adapun kritik yang berhubungan dengan pers, kata Manan, Presiden hendaknya memahami bahwa mengkritik itu bagian dari tugas pers sebagaimana diamanatkan Pasal 6 butir (d) Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers: melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
"Jika Presiden melihat ada pers yang menyimpang dari semangat peran itu, silakan diproses melalui mekanisme hukum yang tersedia."
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengamat yang kerap melontarkan kritik pesimistis terhadap negara.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tidak pernah anti terhadap kritik. Namun, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilainya sengaja mengabdi pada kepentingan asing demi melemahkan bangsa sendiri.
Prabowo menganalogikan kelompok ini dengan istilah sejarah "Londo Ireng" pada masa penjajahan Belanda.
"Kita negara demokrasi, kita tidak antikritik tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang seneng mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada," tegas Prabowo saat acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Puncak Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Lebih lanjut, Prabowo mempertanyakan siapa penyandang dana di balik pihak-pihak yang kerap tampil dengan narasi negatif tersebut. Apalagi saat ini kondisi ekonomi secara umum sedang menghadapi tantangan penciptaan lapangan kerja.
"Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah kita tahu kan," cecarnya.
Prabowo menilai kelompok-kelompok tersebut secara masif menyebarkan kampanye untuk menggoyahkan mental bangsa. Salah satunya adalah narasi berulang yang memprediksi bahwa Indonesia akan segera runtuh atau kolaps.
"Jadi Saudara-saudara kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. Eh April lewat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei lewat nggak. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps," ucap Prabowo.
Ia menganalogikan pihak-pihak yang terus menurunkan moral bangsa sendiri di tengah upaya perbaikan layaknya pendukung sepak bola yang tidak waras.
"Saudara-saudara, kita kalau kita cinta sama satu kesebelasan. Umpamanya ya kesebelasan kita lagi main sepak bola. Dia lagi bertarung dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai suporter ayo ayo maju. Aduh. Tapi jangan menurunkan moril dong, orang lagi bertanding di situ. Oh nanti gol masuk, nanti kamu kalah nanti kamu kalah. Ini suporter macam apa. Gendeng ya, gendeng kali ya," pungkasnya.
(*/ Tribun-medan.com)
