TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna mengingatkan pemerintah untuk menjaga roh koperasi dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hempri menyebut koperasi lahir dari spirit perlawanan terhadap ketidakadilan akibat dampak negatif neoimperialisme.

Kendati zaman sudah berubah, namun spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi ruh perjuangan koperasi.

Sayangnya, model pengembangan KDMP justru terpusat, sehingga menjauhkan masyarakat desa dari perannya sebagai subjek utama ekonomi.

Pendekatan model top-down seperti saat ini kurang cocok dengan prinsip dasar koperasi berbasis pada asas sukarela dan gotong royong. 

"Ketika dikembangkan secara top-down, dikhawatirkan tujuan ideal KDMP untuk memberdayakan anggota koperasi tidak akan tercapai," katanya, Jumat (24/72026)

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu melanjutkan pengembangan secara top down justru menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa.

Padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa berbeda-beda. 
 
"Tampaknya pemerintah tidak belajar dari pengalaman masa lalu ketika munculnya Koperasi Unit Desa. Model-model penyeragaman yang berbasis pengembangan dari kelembagaan ekonomi tersebut ternyata juga memiliki dampak berbeda pada pengembangan ekonomi lokal desa. Banyak lembaga-lembaga ekonomi desa yang mati suri karena bentuk lembaga ekonomi tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing," terangnya.

Baca juga: Pengurus Kopdes Merah Putih di Banyumas Resah Kewenangannya Dicaplok Agrinas

Menjaga roh koperasi dipandang penting. Pasalnya hingga saat ini masih ada koperasi yang bertahan karena mampu mengembangkan modal sosial seperti nilai-nilai kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, atau transparansi dalam pengelolaan, kejujuran pengelola, sinergitas antara pengurus-anggota dan jaringan yang kuat dengan pihak eksternal. 

Praktik politisasi koperasi harus dihindarkan dari KDMP. Sebab, kepentingan politik dapat menyebabkan konflik internal pengurus yang menghambat perkembangan koperasi.

"Selama koperasi hanya dijadikan alat politik, maka koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri," ujarnya.

Ia pun mendorong adanya inovasi berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, koperasi akan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan pendampingan serius, mulai dari manajemen dan tata kelola hingga  dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP. (maw)