TRIBUNNEWSDEPOk.COM, JAKARTA - Surat penawaran kerjasama terkait pemasangan iklan yang diajukan media nasional dan kemudian ditolak Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota terus memicu perdebatan publik.
Tidak lama setelah itu, media tersebut memberikan klarifikasi terkait surat penawaran iklan yang mendapatkan berbagai respons dari publik.
Baca juga: Viral Medsos: Pesepeda Tersungkur Gara-gara Dijambret di Dukuh Atas, Alami Lebam dan Robek di Tangan
Pegiat Media Sosial, Silvia Tjan, menilai persoalan yang diperdebatkan publik tersebut bukan semata-mata soal ada atau tidaknya pemisahan antara divisi bisnis dan redaksi.
Menurutnya, publik tidak memiliki akses untuk mengaudit bagaimana mekanisme "garis api" atau pemisahan antara kepentingan bisnis dan redaksi benar-benar dijalankan.
"Publik tidak tahu bagaimana diskusi di dalam redaksi berlangsung. Yang bisa dinilai hanyalah apa yang terlihat dari luar," ujarnya.
Baca juga: Ini Pesan Praktisi Komunikasi Terkait Polemik Media Nasional dan Kaidah Jurnalistik
Silvia menilai, di satu sisi media tersebut menjalankan fungsi sebagai watchdog yang mengawasi pemerintah maupun BUMN. Namun di sisi lain, divisi bisnisnya aktif menawarkan kerja sama kepada institusi yang sama.
"Apakah itu otomatis melanggar etik? Belum tentu. Tapi apakah itu menimbulkan potensi konflik kepentingan yang layak dipertanyakan? Jelas iya," tandasnya.
Ia juga menyoroti argumentasi yang menyatakan pemasang iklan tidak bisa membeli independensi redaksi.
"Memangnya ada orang yang secara terang-terangan mengatakan ingin membeli redaksi? Tidak ada. Persoalannya justru pada pengaruh yang lebih halus, seperti akses, hubungan, kedekatan, hingga pertimbangan bisnis. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik," ujarnya.
Menurut Silvia, apabila independensi merupakan aset terbesar media itu, maka semestinya mereka menghindari sejak awal situasi yang berpotensi menimbulkan keraguan publik.
Baca juga: Joao Mota Dirut Agrinas Pangan Nusantara Buka Suara Soal Media yang Viral di Medsos
Ia menilai, selama ini media tersebut dikenal sebagai media yang paling vokal mengkritik konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan di internal media itu sendiri, jawaban bahwa terdapat pemisahan antara bisnis dan redaksi dinilai belum cukup menjawab keraguan publik.
"Kepercayaan dalam jurnalisme tidak dibangun hanya dengan meminta publik untuk percaya, tetapi dengan meminimalkan potensi konflik kepentingan sejak awal," tulisnya.
Karena itu, lanjut Silvia, yang dipersoalkan publik bukanlah hak media itu untuk mencari pendapatan melalui iklan, melainkan konsistensi dalam menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diperjuangkan.
"Kalau standar transparansi dan konflik kepentingan berlaku untuk pemerintah, BUMN, dan pejabat publik, maka standar yang sama seharusnya juga berlaku bagi mereka. Karena media yang meminta akuntabilitas juga harus siap untuk diakuntabilitaskan," paparnya.
