TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN — Hitung mundur Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dihelat pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, jawa Timur ramai bermunculan kandidat Ketua Umum PBNU yang maju di Muktamar NU.
Tak hanya sekadar hajatan lima tahunan, momentum ini mencatat sejarah emas sebagai muktamar perdana di abad kedua usia organisasi Islam terbesar di tanah air.
Di tengah pusaran bursa kepemimpinan nasional yang mengerucut pada sejumlah nama elit, mulai dari petahana KH Yahya Cholil Staquf, KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yusuf Chudlori, hingga Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, sikap resmi daerah justru masih menahan diri.
Menanggapi dinamika yang kian gaduh di ruang publik, Katip Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Timur, KH Muhlasin, menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan arah dukungan politik organisasi.
Baca juga: Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35, PCNU Kukar Masih Cermati Sosok Calon Pemimpin PBNU
"Nama-nama yang beredar memang banyak. Namun sampai hari ini PWNU Kaltim belum mengambil sikap karena belum ada rapat khusus," ungkap KH Muhlasin usai menjadi narasumber dalam Podcast Tribun Kaltim, Jumat (24/7/2026) di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ia membeberkan, instruksi dari Rais Syuriyah saat ini lebih mementingkan kedalaman spiritual ketimbang deklarasi dini.
Seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdliyin diinstruksikan untuk memperbanyak doa dan istikharah demi menyaring kader terbaik bangsa.
Meski belum bersuara soal kursi Ketua Umum PBNU, gerakan taktis justru disiapkan PCNU Balikpapan.
Fokus utama kini diarahkan untuk memperjuangkan Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur, KH Muhammad Ali Cholil, agar tembus dalam jajaran elit Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Langkah ini dinilai krusial mengingat sembilan anggota AHWA memegang hak prerogatif penuh untuk menakhodai dan menetapkan Rais Aam PBNU.
"Itu menjadi ikhtiar yang akan kami perjuangkan bersama PCNU se-Kalimantan Timur, bahkan jika memungkinkan berkoordinasi dengan PWNU lintas region," tegas KH Muchlisin lugas.
Disinggung mengenai figur ideal yang layak memimpin PBNU ke depan, KH Muchlisin mengembalikan standarnya pada marwah dasar organisasi.
Baca juga: Manuver Gus Ipul Disorot, 13 Kiai Sepuh NU Minta Usulan AHWA Dibatalkan dan Muktamar NU di Ponpes
Bagi NU, kepemimpinan puncak tidak boleh lepas dari akar keulamaan.
Ketua Umum PBNU tentu harus seorang ulama. Sesuai namanya, Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama.
Dia pun sebut, ditambah lagi harus ulama yang intelektual, memiliki wawasan kebangsaan dan global.
"Sebab tantangan NU hari ini sudah lintas negara," pungkasnya tegas.
Dengan sisa waktu yang kian menipis menuju arena muktamar, panggung perebutan kekuasaan tertinggi di tubuh Nahdlatul Ulama dipastikan bakal terus memanas.
Sementara Kalimantan Timur memilih konsisten mengawal marwah lewat jalur istikharah dan strategi AHWA.
(TribunKaltim.co/Zainul M)
