TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Di balik pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terus berjalan, muncul kegelisahan dari para pengurus di tingkat desa.
Persoalan utama bukan terletak pada bangunan atau fasilitas, melainkan ketidakjelasan arah kebijakan yang membuat pengurus memikul tanggung jawab besar tanpa kepastian.
Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Trias Bratakusuma (51), mengaku mulai mempertimbangkan mengundurkan diri apabila hingga akhir tahun belum ada kejelasan mengenai arah operasional koperasi.
Baca juga: Pengurus KDKMP di Banyumas Kebingungan Soal Peran dan Kewenangan
Menurutnya, sejak awal koperasi dibentuk, para pengurus telah diminta mengidentifikasi potensi desa, menyusun analisis usaha, hingga merancang model bisnis yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Namun dalam perjalanannya, konsep tersebut justru berubah dan koperasi lebih identik sebagai usaha retail yang sejak awal tidak pernah mereka rencanakan.
Ia mengatakan perkembangan pembangunan gerai KDMP Pageraji sebenarnya sudah memasuki tahap penyelesaian.
Saat ini sejumlah perlengkapan seperti AC, mesin kasir, dan beberapa peralatan pendukung sudah mulai dikirim ke lokasi.
Namun fasilitas berupa kendaraan operasional yang menjadi bagian dari pendukung koperasi masih belum mereka terima.
Meski pembangunan fisik terus berjalan, Brata menyebut gerai tersebut nantinya bukan dioperasikan secara langsung oleh pengurus koperasi desa.
"Kalau dipikir secara logika, Desa Pageraji memang penduduknya sekitar 12 ribu jiwa dan termasuk desa besar," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (25/7/2026).
"Tapi dengan investasi pembangunan sekitar Rp3 miliar, empat kendaraan operasional, empat sopir, tiga karyawan toko, dan satu manajer, menurut kami omzetnya tidak akan mampu menutup biaya operasional," lanjutnya.
Keresahan para pengurus semakin bertambah setelah muncul wacana bahwa koperasi akan dilibatkan sebagai penyalur bantuan sosial (bansos).
Baginya rencana baru tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban pasti.
Selama ini proses penyaluran bansos selalu dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Apabila nantinya koperasi diminta mengambil alih tugas tersebut, mekanisme pelaksanaannya hingga kini belum pernah dijelaskan secara rinci.
"Kalau kami yang di bawah melihatnya, kesannya program ini tidak direncanakan dengan baik," ungkapnya.
"Petunjuk teknisnya juga belum jelas, masih terpotong-potong, kesannya hanya untuk menutup gejolak saja," tambahnya.
Di internal koperasi sebenarnya sudah disepakati aturan mengenai simpanan pokok sebesar Rp50 ribu dan simpanan wajib Rp10 ribu per bulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.
Namun ia bersama pengurus koperasi lainnya memilih untuk menghentikan sementara penarikan iuran tersebut.
Ia mengaku belum bersedia menerima simpanan anggota maupun membuka pendaftaran keanggotaan baru sampai arah operasional koperasi benar-benar jelas.
Awalnya ia berharap keberadaan fisik gerai bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan koperasi kepada masyarakat.
Hal ini disebabkan masyarakat desa cenderung lebih mudah percaya ketika sudah melihat bentuk fisik usaha yang dijalankan.
Namun setelah muncul informasi pengelolaan berbagai kegiatan koperasi yang berkaitan dengan Agrinas, keraguannya justru semakin membesar.
Ia menegaskan bahwa usaha retail bukanlah pilihan yang pernah dirancang oleh pengurus KDKMP Pageraji.
Menurutnya, membuka toko retail berarti koperasi harus bersaing secara langsung dengan warung-warung milik warga yang selama ini sudah beroperasi.
"Kami sejak awal tidak pernah berpikir akan punya usaha retail," tegasnya.
"Kalau retail berarti kami berseberangan langsung dengan tetangga sendiri yang sudah punya warung," lanjutnya.
Saat proses Musyawarah Desa berlangsung, pengurus sebenarnya telah diminta mengidentifikasi potensi utama desa.
Hasil identifikasi tersebut menunjukkan adanya dua potensi utama yang sangat menonjol.
Potensi pertama adalah jumlah penduduk Desa Pageraji yang mencapai sekira 12 ribu jiwa yang termasuk salah satu desa berpenduduk besar di Banyumas.
Jumlah penduduk yang besar tersebut dinilai menjadi kekuatan utama dalam membangun modal koperasi melalui simpanan anggota.
Potensi kedua adalah komoditas gula kelapa, khususnya gula kristal yang berkembang pesat dari wilayah Pageraji.
Namun di sisi lain, industri gula kelapa menghadapi tantangan karena semakin sedikit anak muda yang tertarik menjadi penderes akibat tingginya risiko pekerjaan.
Brata mengungkapkan pengurus sebenarnya telah menyusun konsep agar koperasi tidak sekadar menjadi pembeli hasil produksi petani.
Menurutnya, menjadi off-taker bukan perkara mudah karena para pengepul telah lama memiliki hubungan erat dengan para pengrajin, bahkan banyak yang menggunakan sistem ijon secara turun-temurun.
Karena itu, pengurus merancang konsep modernisasi industri gula kelapa secara menyeluruh.
Profesi penderes diharapkan dapat menjadi pekerjaan formal yang memiliki sistem penggajian, jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan pekerja.
Melalui konsep tersebut, koperasi dapat memproduksi gula sendiri dengan memanfaatkan potensi pohon kelapa yang selama ini belum terkelola penuh.
Selain sektor gula kelapa, pengurus juga melihat peluang bisnis lain melalui penyediaan jasa tenaga kerja.
Dengan jumlah penduduk yang besar, koperasi dinilai dapat memformalkan tenaga buruh maupun tukang yang selama ini bekerja secara mandiri.
Ia mengatakan konsep tersebut dipilih karena membutuhkan modal yang lebih kecil serta dapat segera dijalankan.
Ia mengaku memiliki latar belakang di bidang digital sehingga optimistis sistem tersebut dapat dikembangkan melalui digitalisasi.
"Bahkan di kepengurusan ada yang memiliki jaringan luas dan kemampuan digital marketing yang cukup baik," katanya.
"Jadi sebenarnya perencanaannya sudah cukup matang," lanjutnya.
Meski telah menyusun berbagai kajian dan analisis potensi desa, ia mengaku sangat kecewa karena arah kebijakan akhirnya mendadak berubah.
Menurutnya, pengurus diminta mengidentifikasi potensi desa secara serius, tetapi hasil akhirnya justru diarahkan pada model usaha retail yang bertolak belakang dengan hasil kajian.
"Kami merasa seperti dibenturkan dengan kenyataan yang berbeda," ujarnya.
"Apa yang kami rancang akhirnya tidak menjadi acuan," tambahnya.
Dengan berbagai ketidakjelasan yang masih berlangsung, ia mengatakan para pengurus saat ini memilih untuk menunggu perkembangan hingga akhir tahun.
Namun apabila tetap tidak ada kepastian mengenai arah operasional koperasi, ia mengaku akan mengajak pengurus lain mengambil sikap tegas.
"Saya pribadi mungkin akan mengusulkan agar kami mundur atau koperasi dihentikan saja kalau memang tidak ada kejelasan," tegasnya.
Para pengurus juga merasa khawatir karena nantinya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aset koperasi yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
"Kalau kami dianggap memegang aset sebesar itu, risikonya ada di kami, tentu kami juga tidak mau berada pada posisi seperti itu," tutupnya. (jti)
