TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menerima rekomendasi dari DPP Partai Demokrat sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Syamsul Samad merupakan salah satu kader Partai Demokrat Sulbar asal Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulbar.
Selain itu, ia juga merupakan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar.
Rekomendasi DPP Demokrat diserahkan oleh Sekjen, Herman Khaeron.
Syamsul Samad didampingi Sekertaris DPD Demokrat Sulbar, Abd Wahab, saat menerima rekomendasi.
Diketahui, Provinsi Sulbar mengalami kekosongan jabatan wakil gubernur sejak Januari 2026 setelah Wakil Gubernur Salim S. Mengga meninggal dunia.
Baca juga: Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar Berpotensi Diikuti 44 Anggota DPRD, Ini Penjelasan Munandar Wijaya
Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar pengganti almarhum Salim S. Mengga akan dilaksanakan oleh DPRD Sulbar.
DPRD Sulbar telah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih).
Panlih DPRD Sulbar akan meminta dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar dari koalisi partai politik pengusung untuk dipilih oleh anggota DPRD Sulbar.
Selain Syamsul Samad, nama calon Wakil Gubernur lainnya yang mencuat adalah Dirga AP Singkarru.
Ia merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat.
DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) akan melakukan konsultasi ke sejumlah lembaga terkait penyusunan pedoman pemilihan Wakil Gubernur Sulbar pengganti almarhum Salim S. Mengga.
Konsultasi tersebut dilakukan Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Sulbar untuk menyempurnakan rancangan tata tertib dan pedoman pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar.
Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, mengatakan konsultasi akan dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD DKI Jakarta, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Rencananya, rombongan Panlih DPRD Sulbar akan berangkat pada 26 Juli 2026 dan melakukan konsultasi pada 27 hingga 28 Juli 2026.
"Konsultasi di Kemendagri, kemudian DKI Jakarta karena pernah melaksanakan pemilihan wakil gubernur, lalu di KPU Pusat," kata Munandar Wijaya kepada Tribun-Sulbar.com saat diwawancarai usai memimpin rapat bersama Panlih, Kamis (23/7/2026).
Panlih Masih Tunggu Usulan Nama Calon
Selain itu, DPRD Sulbar juga mempertimbangkan konsultasi ke daerah lain yang pernah melaksanakan proses pemilihan wakil gubernur.
Munandar mengatakan konsultasi tersebut penting karena Sulbar belum pernah melaksanakan pemilihan Wakil Gubernur melalui DPRD sehingga proses ini menjadi yang pertama.
"Di Sulbar belum pernah kita lakukan. Untuk menyempurnakan semuanya, apa yang ada dalam tata tertib, kekurangan-kekurangannya, kita minta pandangan dari Kemendagri, DKI Jakarta, dan juga mungkin dari Komisi Pemilihan Umum Pusat," ujarnya.
Ia menjelaskan, rancangan pedoman pemilihan sebenarnya telah disusun. Namun, DPRD Sulbar masih melakukan penyempurnaan sebelum nantinya ditetapkan sebagai pedoman resmi pelaksanaan pemilihan.
"Masih dalam tahap penyempurnaan. Nanti kita konsultasikan secara tertulis dan secara langsung untuk penyempurnaan pedoman pengisian wakil gubernur di Sulbar," jelasnya.
Setelah proses konsultasi selesai, Panlih akan menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan secara lebih rinci, mulai dari proses pengusulan nama calon hingga tahapan pemilihan di DPRD Sulbar.
Munandar menegaskan, DPRD masih menunggu nama calon yang akan diajukan oleh partai politik pengusung melalui Gubernur Sulbar.
"Nama dari tiga partai pengusung belum masuk," katanya.
Ia menambahkan, calon Wakil Gubernur Sulbar nantinya harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tidak boleh lebih dari dua, tidak boleh," ujarnya.
Setelah pedoman dan tata tertib dinyatakan final, DPRD Sulbar akan menetapkannya melalui keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur Sulbar. (*)
