Oleh: Dr. Aryanto Tinambunan
Pada 28 Juli 2026, Kabupaten Pakpak Bharat genap berusia 23 tahun. Umur yang cukup untuk berhenti sekadar memotong kue, lalu mulai membuka buku rapor.
Pertanyaannya bukan lagi berapa jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau anggaran yang terserap.
Pertanyaan yang lebih penting: apakah ekonomi daerah telah naik kelas dan membuat kehidupan warga benar-benar lebih baik?
Angka makro memberi alasan untuk optimistis. Pada 2024, ekonomi Pakpak Bharat tumbuh 5,02 persen. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp1,72 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sekitar Rp1 triliun.
Setelah terkontraksi 0,18 persen pada 2020, pertumbuhan pulih menjadi 2,54 persen pada 2021, kemudian 4,27 persen pada 2022 dan 5,10 persen pada 2023.
Mesin ekonomi kembali menyala. PDRB per kapita 2024 tercatat sekitar Rp30,58 juta setahun.
Bila sekadar dibagi 12, nilainya kira-kira Rp2,55 juta per bulan. Namun angka ini bukan pendapatan yang otomatis masuk ke kantong setiap warga. Ia hanyalah rata-rata nilai produksi ekonomi per penduduk.
Sebagai pembanding yang lebih dekat dengan dapur keluarga, rata-rata pengeluaran per kapita pada 2025 sebesar Rp1,24 juta sebulan. Sekitar Rp714 ribu, atau 57,5 persen, masih digunakan untuk makanan.
Ruang rumah tangga untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan investasi produktif dengan demikian belum terlalu lapang.
Masalah berikutnya, mesin ekonomi itu masih menggunakan bahan bakar lama. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 57,07 persen perekonomian pada 2024. Pada tahun yang sama, sekitar 50,35 persen penduduk yang bekerja menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Struktur semacam ini bukan dosa. Pertanian dapat menjadi sumber kemakmuran.
Masalahnya, kemakmuran sulit tercipta bila petani menjual bahan mentah, menerima harga yang ditentukan pedagang, menggunakan teknologi sederhana, dan menanggung sendiri risiko cuaca serta jatuhnya harga.
Di sinilah pertumbuhan berbeda dengan transformasi. McMillan, Rodrik, dan Verduzco-Gallo (2014) menunjukkan bahwa perpindahan tenaga kerja antarsektor dapat meningkatkan produktivitas apabila pekerja bergerak menuju kegiatan yang lebih produktif.
Sebaliknya, perubahan struktur justru menjadi beban ketika tenaga kerja hanya berpindah ke pekerjaan informal yang produktivitasnya rendah.
Pelajarannya terang: daerah tidak otomatis naik kelas hanya karena sektor jasa membesar atau angka pertumbuhan terlihat cantik.
Data ketenagakerjaan Pakpak Bharat mengirim sinyal serupa. Publikasi BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka hanya 0,87 persen.
Angka ini tampak istimewa. Tetapi rendahnya pengangguran belum tentu berarti pekerjaan yang tersedia sudah produktif dan layak.
Pada 2024, sebanyak 37,45 persen pekerja berstatus pekerja keluarga atau tidak dibayar. Hanya 22,88 persen yang berstatus buruh, karyawan, atau pegawai.
Banyak orang memang bekerja, tetapi belum tentu memperoleh pendapatan stabil, perlindungan kerja, dan kesempatan meningkatkan keterampilan.
Pengangguran rendah dapat menyembunyikan persoalan pekerjaan rentan.
Ukuran kesejahteraan juga harus dibaca tanpa kacamata pesta. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 6,87 persen atau sekitar 3.730 orang. Ini kemajuan. Namun Indeks Kedalaman Kemiskinan justru naik dari 0,49 pada 2023 menjadi 0,80 pada 2024. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.
Jumlah warga miskin berkurang, tetapi sebagian yang tertinggal menghadapi jurang yang lebih dalam. Statistik dapat tersenyum, sementara beberapa dapur masih muram.
Kabar baik datang dari pembangunan manusia. IPM Pakpak Bharat mencapai 73,89 pada 2025, meningkat 0,80 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Tetapi IPM yang membaik harus diterjemahkan menjadi kemampuan produktif: anak muda yang terampil mengolah komoditas lokal, pelaku usaha yang memahami mutu dan pemasaran, serta aparatur yang mampu menghubungkan data, anggaran, dan kebutuhan desa.
Tanpa jembatan itu, sekolah hanya menghasilkan ijazah, bukan daya ungkit ekonomi.
Erumban dan de Vries (2024), berdasarkan kajian terhadap 42 negara berkembang, menemukan bahwa penurunan kemiskinan berkaitan erat dengan pertumbuhan produktivitas dan perubahan struktur ekonomi.
Di negara-negara berkembang Asia, produktivitas manufaktur memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan.
Manufaktur bagi Pakpak Bharat tidak harus berarti kawasan pabrik dengan cerobong menjulang. Ia dapat hadir dalam bentuk rumah produksi, unit pengeringan, pengemasan, laboratorium mutu, gudang bersama, industri pangan, serta pengolahan gambir dan hortikultura yang dekat dengan kebun rakyat.
Karena itu, agenda pembangunan berikutnya perlu bertumpu pada tiga perubahan. Pertama, dari menjual hasil kebun menuju menjual produk bernilai tambah. Pemerintah perlu membangun ekosistem hilirisasi melalui koperasi yang sehat, standar mutu, teknologi pengolahan, pembiayaan, merek daerah, dan kepastian pasar.
Kedua, dari bantuan yang cepat habis menuju peningkatan produktivitas petani dan usaha kecil. Belanja publik mesti diperlakukan sebagai modal pengungkit, bukan sekadar daftar kegiatan.
Ketiga, dari pembangunan yang seragam menuju kebijakan berbasis potensi setiap kecamatan dan desa.
Ukuran keberhasilan pun perlu diubah. Jangan hanya menanyakan berapa kilometer jalan dibangun, tetapi berapa besar ongkos angkut petani turun.
Bukan berapa pelatihan diselenggarakan, melainkan berapa usaha yang naik omzet. Bukan sekadar berapa produk diluncurkan, tetapi berapa yang bertahan di pasar.
Setiap tahun, pemerintah daerah semestinya menerbitkan papan skor sederhana tentang produktivitas pertanian, nilai produk olahan, pendapatan petani, pekerjaan formal, dan jumlah rumah tangga rentan miskin.
Pakpak Bharat tidak perlu meniru kota besar. Ia perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri: daerah agraris yang modern, hijau, terhubung, dan mampu menahan nilai tambah agar tetap tinggal di kampung.
Pertumbuhan 5 persen patut dirayakan. Tetapi perayaan paling bermakna bukanlah baliho dan seremoni. Ia adalah ketika petani memperoleh harga lebih baik, anak muda memilih pulang karena tersedia masa depan, dan keluarga tidak jatuh miskin hanya karena gagal panen atau seorang anggota keluarga sakit.
Pada usia 23 tahun, Pakpak Bharat sudah tumbuh. Kini waktunya naik kelas. (*)
Penulis: Dosen tidak tetap FEB Unika Santo Thomas, Mantan Kepala Bappeda Dairi dan ASN Pemprovsu
