SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Harapan masyarakat Desa Karang Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan untuk memiliki jembatan penghubung menuju Desa Riang Bandung hingga kini belum juga terwujud. 

Selama ratusan tahun, warga desa yang telah berdiri sejak awal abad ke-20 itu masih mengandalkan perahu ketek sebagai satu-satunya akses menuju jalan raya. 

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius, terutama ketika warga membutuhkan pertolongan medis pada malam hari, saat perahu ketek sudah tidak lagi beroperasi.

Bagi masyarakat Desa Karang Negara, Sungai Komering bukan hanya menjadi batas wilayah, tetapi juga menjadi penghalang utama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat.

Satu-satunya sarana penyeberangan menuju Desa Riang Bandung hanyalah perahu ketek yang beroperasi dari pagi hingga sore hari. Ketika malam tiba, aktivitas penyeberangan berhenti total. Akibatnya, warga yang mengalami keadaan darurat harus menunggu hingga pagi atau mencari cara lain yang penuh risiko.

Kondisi tersebut telah dialami langsung oleh Kostolani (67), tokoh masyarakat Desa Karang Negara yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani penyadap karet. Sejak lahir hingga kini, ia mengaku belum pernah melihat adanya jembatan yang menghubungkan desanya dengan jalan utama.

"Seumur hidup saya, dari lahir sampai sekarang usia 67 tahun, belum pernah ada jembatan. Dari dulu sampai sekarang kami tetap mengandalkan perahu ketek," katanya kepada jurnalis Tribunsumsel.com dan Sripoku.com pada Minggu (26/7/2026).

Lebih lanjut Kostolani bercerita, pengalaman paling membekas terjadi ketika anaknya hendak melahirkan pada malam hari. Karena perahu ketek sudah berhenti beroperasi, keluarganya terpaksa mencari perahu biduk milik tetangga untuk menyeberangi Sungai Komering.

"Malam itu tidak ada pilihan. Saya meminjam biduk milik tetangga untuk menyeberang. Kami nekat karena kondisi sudah darurat. Alhamdulillah anak saya dan cucu saya akhirnya selamat," kenangnya.

Peristiwa serupa kembali dialaminya pada Oktober 2025. Sang istri yang menderita diabetes, pernah menjalani amputasi, serta memiliki sejumlah penyakit komplikasi mendadak mengalami kondisi kritis sekitar pukul 22.00 WIB.

Namun, karena tidak ada lagi perahu ketek yang beroperasi, keluarga tidak dapat segera membawa pasien ke rumah sakit.

"Waktu itu istri saya sakit sekitar jam 10 malam. Kami tidak bisa menyeberang karena perahu sudah tidak jalan. Terpaksa menunggu sampai pagi baru bisa berangkat ke rumah sakit," ucapnya.

Setelah berhasil dibawa ke RS Islam, istrinya sempat menjalani perawatan. Namun beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Kostolani menyadari penyakit yang diderita istrinya memang cukup berat. Namun menurutnya, keterlambatan mendapatkan akses menuju fasilitas kesehatan menjadi beban tersendiri yang hingga kini masih ia kenang.

"Saya tidak menyalahkan siapa pun. Penyakit istri saya memang sudah berat. Tapi kalau akses lebih mudah, setidaknya kami bisa lebih cepat mendapatkan penanganan. Itu yang selalu saya pikirkan," tuturnya.

Ia menegaskan, pengalaman tersebut bukan hanya dialami keluarganya. Banyak warga lain yang juga pernah mengalami kesulitan serupa ketika harus membawa anggota keluarga yang sakit ataupun ibu hamil pada malam hari.

"Kalau ada warga sakit tengah malam atau ibu yang mau melahirkan, kami sering kebingungan. Perahu ketek sudah berhenti. Mau menunggu pagi, kondisi pasien bisa semakin parah. Mau pakai biduk juga tidak semua orang berani, apalagi malam hari arus sungai kadang deras," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) cukup membantu masyarakat. Namun pelayanan di desa masih memiliki keterbatasan sarana dan peralatan sehingga pasien dengan kondisi darurat tetap harus dirujuk ke rumah sakit di luar desa.

"Petugas Poskesdes sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang menjadi kendala adalah fasilitas yang belum lengkap. Kalau pasien harus dirujuk malam hari, kami kembali terbentur masalah penyeberangan," bebernya.

Selain persoalan akses kesehatan, warga juga menghadapi ancaman banjir ketika debit Sungai Komering meningkat hingga menggenangi kawasan permukiman.

Berdasarkan dokumen sejarah pemerintahan desa, Desa Karang Negara telah memiliki pemerintahan sejak sekitar tahun 1902. Saat itu kepala desa masih disebut Kerio. Pemimpin pertama yang tercatat adalah Kerio Mantan (1902-1914), kemudian Kerio Salim (1914-1926), dan Kerio Ibrahim (1926-1944).

Meski sejarah desa telah berlangsung lebih dari satu abad, hingga kini masyarakat masih berharap hadirnya jembatan permanen yang menghubungkan Desa Karang Negara dengan Desa Riang Bandung.

Bagi warga, jembatan bukan sekadar infrastruktur, melainkan akses penyelamat yang dapat mempercepat pelayanan kesehatan, memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Merasa terus terisolasi, ratusan warga berencana menggelar aksi damai ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati OKU Timur dalam waktu dekat. Aksi itu dilakukan untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada perahu ketek untuk menyeberangi Sungai Komering.

Bagi warga Karang Negara, keberadaan jembatan bukan sekadar proyek infrastruktur. Jembatan dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan pemerintahan.

Salah seorang warga, Veraningsing (27), mengatakan sejak kecil hingga kini belum pernah melihat adanya jembatan yang menghubungkan desanya dengan jalan utama.

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam keterbatasan akses. Hampir seluruh aktivitas harus diawali dengan menyeberangi Sungai Komering menggunakan perahu ketek.

"Pak Bupati, kami minta dibangunkan jembatan. Pak Gubernur, Pak Presiden Prabowo, kami hanya ingin menyampaikan isi hati masyarakat Desa Karang Negara. Kami menderita karena desa kami belum memiliki jembatan penghubung. Sudah ratusan tahun desa ini berdiri, tetapi kami masih terisolasi. Kami hanya ingin jembatan," ujar Veraningsing, kepada jurnalis Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Minggu (26/7/2026).

Ia mengaku masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait rencana pembangunan jembatan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, warga akan datang langsung menemui pemerintah daerah.

"Kalau memang belum ada tindakan, kami akan datang ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Tolong bantu kami, Pak," katanya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Karang Negara, Najamuddin. Ia menuturkan masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi pembangunan jembatan yang selama ini hanya menjadi harapan.

Menurutnya, hampir seluruh warga mendukung langkah penyampaian aspirasi secara damai apabila belum ada kepastian dari pemerintah.

"Masyarakat Desa Karang Negara sudah capek menunggu. Kalau dalam waktu dekat belum juga ada informasi mengenai rencana pembangunan jembatan, kami akan mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," tegas Najamuddin.

Ia mengatakan warga ingin mengetahui alasan mengapa hingga saat ini belum ada rencana pembangunan jembatan di Desa Karang Negara, padahal usulan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.

Najamuddin bahkan khawatir lambatnya pembangunan infrastruktur akan berdampak pada keberlangsungan desa. Menurutnya, semakin banyak warga yang memilih pindah ke daerah lain karena sulitnya akses transportasi.

"Lama-kelamaan Desa Karang Negara bisa tinggal nama saja. Warga sudah banyak yang pindah ke desa lain. Padahal jembatan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membangun desa kami," ujarnya.

Ia menjelaskan Desa Karang Negara merupakan salah satu desa tertua di Kabupaten OKU Timur. Berdasarkan dokumen sejarah pemerintahan desa, wilayah tersebut telah memiliki sistem pemerintahan sejak sekitar tahun 1902, ketika kepala desa masih menggunakan sebutan Kerio.

"Pemimpin pertama yang tercatat dalam sejarah desa adalah Kerio Mantan, yang memimpin sekitar tahun 1902 hingga 1914," ceritanya.

Meski telah berdiri lebih dari satu abad, lanjut kata Najamuddin, hingga kini desa tersebut belum pernah memiliki jembatan penghubung menuju Desa Riang Bandung sebagai akses utama menuju jalan raya.

"Akibatnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai. Warga harus menggunakan perahu ketek maupun biduk untuk berangkat bekerja, mengangkut hasil pertanian, mengurus administrasi pemerintahan, memperoleh layanan kesehatan, hingga mengantar anak-anak bersekolah ke jenjang SMP dan SMA," paparnya. 

Menurut Najamuddin, keinginan memiliki jembatan bukanlah aspirasi baru. Usulan tersebut telah disampaikan berkali-kali selama bertahun-tahun, namun belum juga membuahkan hasil.

"Sejak desa ini berdiri sampai sekarang belum pernah ada pembangunan jembatan. Dari dulu hingga sekarang masyarakat hanya mengandalkan perahu ketek sebagai akses utama keluar masuk desa. Padahal jembatan ini sudah sangat lama menjadi harapan seluruh masyarakat," katanya.

Ia meyakini pembangunan jembatan akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Selain memangkas waktu tempuh, biaya transportasi warga juga akan jauh lebih ringan.

Menurutnya, akses yang lebih baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperlancar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

"Kalau jembatan sudah ada, aktivitas ekonomi masyarakat akan lebih lancar. Anak-anak sekolah tidak lagi bergantung pada perahu. Begitu juga masyarakat yang berobat atau mengurus administrasi pemerintahan akan jauh lebih mudah. Itulah yang kami harapkan selama ini," pungkas Najamuddin.