SURYA.CO.ID SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri membuka rumah dinasnya sebagai ruang aduan warga Pakal dan Benowo. Berbagai persoalan, mulai sampah, sengketa lahan, PKL hingga kebutuhan sekolah, disampaikan langsung tanpa sekat birokrasi.
Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri membuka pintu rumah dinasnya untuk menerima aduan warga Kecamatan Pakal dan Benowo, Sabtu (25/7/2026). Dengan konsep lesehan, forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pimpinan legislatif dengan masyarakat.
Kegiatan yang dikemas dalam silaturahmi bersama para ketua RW, lurah, dan camat dari dua kecamatan itu berlangsung santai namun penuh makna.
Warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi secara langsung tanpa sekat birokrasi.
Dialog dua arah berlangsung dinamis. Beragam persoalan yang mencuat mulai dari pengelolaan sampah, keberadaan pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, sengketa lahan, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan dan ruang publik.
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Buka Pintu Rumah Dinas demi Rangkul Militansi Bonek
Syaifuddin Zuhri menegaskan komitmennya untuk terus mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai persoalan di seluruh wilayah Surabaya. Menurut Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu, pembangunan kota harus dimulai dari kampung dengan pelayanan yang cepat, efektif, dan tidak berbelit.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah pengelolaan sampah. Suwarno, warga RW 5 Kelurahan Sememi, mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dinilai sudah tidak layak karena sering terjadi penumpukan sampah.
Warga berharap TPS tersebut dapat direlokasi ke lokasi yang lebih representatif agar tidak mengganggu lingkungan permukiman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syaifuddin menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan camat setempat untuk mengecek status lahan yang masih berstatus tanah negara.
"Kami juga membuka opsi pemanfaatan area di belakang waduk sebagai lokasi alternatif solusi yang paling memungkinkan. Pak camat nanti bisa dikoordinasikan ya," kata Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri.
Baca juga: Parkir Liar Mendominasi 9.217 Laporan Warga Surabaya di Hotline Cak Eri
Selain persoalan sampah, sengketa Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) di Kelurahan Sememi turut menjadi perhatian. Persoalan PKL dan parkir liar juga dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu ketertiban lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Syaifuddin meminta salinan dokumen IPT diserahkan langsung kepadanya agar dapat segera diteruskan kepada instansi terkait.
"PKL dan pasti soal parkir. Tolong pak camat dan pak lurah bersama RW dan RT sama-sama mengedukasi warga agar tidak merampas fasilitas umum dan merugikan orang lain. Gerakkan Satpol PP kecamatan untuk mengajak warga tertib," tegas Ipuk.
Aspirasi lain datang dari warga RW 3 Kelurahan Benowo yang menginginkan pembangunan SMA Negeri baru di wilayah mereka. Selain itu, warga juga berharap adanya Gedung Serba Guna sebagai ruang kegiatan masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Syaifuddin mengakui kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan Surabaya Barat memang perlu mendapat perhatian. Namun, ia menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, sesuai arahan gubernur, prioritas saat ini adalah mengoptimalkan kapasitas sekolah yang telah ada sebelum membangun sekolah baru.
Sementara terkait pembangunan Gedung Serba Guna, ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan menginventarisasi lahan yang tersedia agar dapat dikaji lebih lanjut.
"Saya mengingatkan bahwa banyak lahan bosem (kawasan tampungan air) di wilayah tersebut yang berfungsi sebagai area serapan utama banjir. Bosem ini tidak boleh diganggu gugat untuk pembangunan fisik," tandas Ipuk.
Syaifuddin memastikan forum serap aspirasi seperti ini akan terus dilakukan dengan membuka rumah dinas Ketua DPRD bagi seluruh warga Surabaya. Menurutnya, pembangunan kota hanya akan berhasil apabila dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
