TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mendorong agar dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai, penyaluran CSR perusahaan seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban.
Menurutnya, program CSR dapat diarahkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan dasar yang masih dihadapi warga Jakarta, salah satunya terkait kebutuhan infrastruktur sanitasi.
August mengusulkan agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan septic tank di permukiman warga, khususnya di kawasan yang masih tergolong kumuh dan membutuhkan fasilitas sanitasi yang memadai.
"Penyaluran CSR sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk sekadar menggugurkan tanggung jawab perusahaan. Lebih dari itu, CSR harus bisa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," kata August, Minggu (26/7/2026).
Ia menilai, pembangunan septic tank dapat menjadi salah satu bentuk penyaluran CSR yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Pasalnya, masih terdapat warga Jakarta yang belum memiliki fasilitas penampungan limbah domestik yang memadai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan hingga mengganggu kesehatan masyarakat.
"Di Jakarta masih ada masyarakat yang kekurangan septic tank. Akibatnya, limbah rumah tangga tidak tertampung dengan baik dan bisa mencemari lingkungan sekitar tempat tinggal warga. Kondisi seperti ini tentu berisiko menimbulkan penyakit," ujarnya.
Karena itu, August menilai pembangunan septic tank layak menjadi salah satu program yang dapat didorong melalui dana CSR perusahaan.
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta lebih aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota.
Menurut August, Pemprov DKI dapat berperan dalam memetakan kebutuhan masyarakat sekaligus mengarahkan program CSR agar benar-benar menyentuh persoalan yang ada di lingkungan warga.
"Pemprov DKI perlu lebih proaktif berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Dengan begitu, penyaluran CSR bisa diarahkan agar tepat sasaran dan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungannya," tuturnya.
August juga menyoroti belum optimalnya pembangunan infrastruktur sanitasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Ia mengatakan, kebutuhan septic tank di tengah masyarakat masih cukup besar.
Di sisi lain, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) oleh Pemprov DKI pada 2025 disebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Jakarta, sepanjang 2025 pemerintah daerah baru membangun sebanyak 515 SPALD atau septic tank komunal.
Jumlah tersebut masih berada di bawah target pembangunan yang ditetapkan sebanyak 650 unit.
August menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang bagi pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah memenuhi kebutuhan infrastruktur sanitasi warga melalui program CSR.
"Upaya Pemprov DKI dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sanitasi ini masih belum maksimal. Masih banyak lingkungan masyarakat yang membutuhkan fasilitas mendasar seperti septic tank," kata dia.
"Karena itu, bantuan perusahaan melalui CSR untuk pembangunan septic tank menjadi hal yang penting untuk dibahas dan difasilitasi penyalurannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkas August.
Baca juga: Beyond Regeneration, Karya Seni di Jakarta Provoke! tentang Bayi yang Menenggak Rudal
Baca juga: Persib Menang atas Arema FC, Absennya Sejumlah Bintang Ternyata Tak Terasa
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Jangan Gegabah Terbitkan Obligasi Rp3,5 T
