BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar bursa calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Muktamar akan digelar di Jombang, Jawa Timur, dinamika pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat di berbagai daerah.
Nah, dari sejumlah nama mencuat sebagai kandidat, namun belum ada figur yang berhasil menggalang dukungan mayoritas dari pengurus wilayah maupun cabang.
Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menjadi sosok yang paling banyak memperoleh dukungan terbuka dari sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel).
Walau begitu, banyak PWNU dan PCNU masih memilih menunggu proses musyawarah internal sebelum menetapkan sikap resmi menjelang Muktamar di Jombang pada akhir Agustus 2026.
Baca juga: PCNU Alabio dan PCNU HSU Belum Dapat Undangan Muktamar NU
Sejumlah nama ulama, akademisi, hingga tokoh nasional muncul ke permukaan dalam pusaran bursa calon Ketum PBNU, memicu riak-riak konsolidasi politik warga Nahdliyin di daerah.
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada satupun figur calon yang benar-benar mengunci basis suara atau tampil mendominasi arena persaingan.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026, berlokasi di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Dari berbagai daerah yang telah menyatakan sikap, nama Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menjadi figur yang paling banyak memperoleh dukungan terbuka.
Beberapa wilayah yang secara eksplisit menyatakan dukungan antara lain:
Meski demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya solid. Liputan Tribun Timur juga menunjukkan bahwa:
PCNU Luwu masih mempertimbangkan arah dukungan meski nama Nasaruddin Umar menguat.
Sebagian pengurus masih menunggu pembahasan internal sebelum mengambil keputusan resmi.
Dengan kata lain, dukungan kepada Nasaruddin Umar memang mulai mengkristal di beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur, tetapi belum berkembang menjadi "konsensus"
Selain Nasaruddin Umar, sejumlah nama lain juga muncul dalam dinamika daerah.
Liputan Tribun Kaltim mencatat bahwa PCNU Balikpapan memperjuangkan KH Muhammad Ali Cholil agar masuk dalam tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Sementara itu, Tribunnews juga mengangkat profil beberapa figur yang masuk bursa Ketua Umum PBNU, termasuk KH Zulfa Mustofa.
Secara garis besar, nama-nama yang dijagokan maju di pemilihan Ketua Umum PBNU di antaranya:
Namun, berbeda dengan Nasaruddin, figur-figur lain belum "menerima" dukungan terbuka yang luas.
Bisa dikatakan, dukungan terhadap kandidat selain Nasaruddin masih bersifat sporadis dan belum membentuk poros yang kuat di tingkat wilayah.
PWNU Kalsel Dukung Nasaruddin
Sementara, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel, secara terbuka menentukan arah dukungan jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel, Muhammad Tambrin, menyatakan kesiapannya untuk mendukung Prof Dr KH Nasaruddin Umar, sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Secara pribadi dan selaku Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel dengan melihat figur-figur yang ada, kami menilai KH Nasaruddin Umar, adalah sosok yang tepat," kata Tambrin, Kamis (23/7/2026).
Lebih lanjut Tambrin membeberkan sejumlah alasan, terkait dukungan terhadap Menteri Agama tersebut.
Di antaranya yakni KH Nasaruddin Umar merupakan Imam Besar Masjid Negara Istiqlal dan Rektor di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
Selaim itu KH Nasaruddin Umar jelas Tambrin juga pernah menduduki jabatan stategis, yaitu Katib Aam PBNU.
"Insya Allah beliau yang terbaik, tentu kami akan mendukungnya dalam pencalonan Ketum PBNU," jelasnya.
Adapun mekanisme pemilihan di Muktamar ke 35 NU nantinya, ujar Tambrin prosesnya terbagi dua.
Untuk pemilihan Rais Aam PBNU, mekanisme diserahkan melalui musyawarah mufakat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang diikuti oleh Rais Syuriyah PWNU Kalsel, KH Muhammad Wildan Salman.
"Sedangkan kami selaku Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel, memiliki hak memilih Ketua Umum Tanfidziyah PBNU," terang Tambrin.
Berkaitan hal tersebut, Ketua Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia itu berharap agar 15 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Kalsel dapat merapatkan barisan serta searah dengan sikap PWNU Kalsel.
"Walaupun bila ada perbedaan pandangan, tetap kami hormati, tetapi harapan besarnya semua PCNU di Kalsel tetap kompak," tambahnya.
Pada kesempatan itu Tambrin juga memastikan, bahwa kondisi internal warga Nahdliyin di Kalsel hingga saat ini masih kondusif dan solid.
Kondisi serupa menurut Tambrin juga terjadi, pada masing-masing internal PCNU wilayah Kalsel.
"Untuk itu kami juga memohon doa dan dukungan dari para habaib serta alim ulama, agar Muktamirin Kalsel kompak dan sukses mengawal agenda Muktamar ke 35 mendatang," ucapnya.
Sementara itu, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjarmasin menegaskan, sikap organisasi terkait dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pihaknya memilih tetap sami'na wa ata'na (mendengar dan taat) terhadap arahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan.
“Kami masih menunggu arahan dari pengurus wilayah, sebelum nantinya menentukan ikhtiar sendiri," kata Ketua PCNU Kota Banjarmasin, Habib Ali Khaidir Al-Kaff, Kamis (23/7/2026).
Ia tidak menampik bahwa isu kepemimpinan PBNU kini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan warga Nahdliyin.
Sejumlah nama yang menurutnya potensial meramaikan bursa calon Ketua Umum PBNU, mulai dari petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Kemudian ujar Habib Ali juga ada KH Nasaruddin Umar, yang kini menjabat Menteri Agama, hingga sosok Gus Salam, Gus Yusuf, serta Gus Razin yang baru-baru ini mengumumkan kesiapannya maju.
Meski arus aspirasi menurutnya cukup beragam, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi di internal PCNU Kota Banjarmasin.
"Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kubu-kubuan di tubuh PCNU Kota Banjarmasin. Untuk usulan yang berkembang," ujarnya.
Di lain sisi Habib Ali berharap adanya keterwakilan tokoh daerah Kalsel dalam pada Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan terlaksana pada Agustus 2026 mendatang.
"Semoga Rais Syuriah PWNU Kalsel nantinya bisa masuk dalam jajaran tim Ahlil Halli wal Aqdi (Ahwa) pada proses pemilihan," harapnya.
Pola yang justru paling dominan dari hasil liputan Tribun adalah sikap menahan diri.
Sejumlah PWNU maupun PCNU memilih belum menentukan arah dukungan.
Di antaranya:
Sikap tersebut menunjukkan banyak wilayah memilih menjaga ruang musyawarah hingga menjelang pelaksanaan Muktamar.
Selain memilih netral, sejumlah cabang juga menyatakan belum mengambil keputusan karena masih menunggu mekanisme organisasi.
Beberapa contohnya:
Hal ini menunjukkan keputusan di banyak cabang masih sangat bergantung pada mekanisme musyawarah internal dan koordinasi organisasi.
Menariknya, tidak semua daerah menjadikan nama calon sebagai fokus utama.
Di Jawa Timur, misalnya, perhatian justru banyak diarahkan pada aspek teknis Muktamar.
PWNU Jawa Timur menyiapkan 16 nama masyayikh untuk tim AHWA sekaligus mengusulkan mekanisme baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Sementara PWNU DKI Jakarta berharap Muktamar berlangsung tanpa black campaign dan saling menjegal, bahkan lebih menekankan pentingnya pembenahan sistem organisasi dibanding mengusung figur tertentu.
Di sisi lain, sejumlah tokoh juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai keikhlasan serta menghindari politik uang agar Muktamar tetap menjadi forum permusyawaratan yang bermartabat.
Jika seluruh hasil liputan jaringan Tribun dipetakan, terlihat bahwa peta dukungan masih terbagi dalam empat kelompok besar:
Kelompok yang telah menyatakan dukungan, dengan Nasaruddin Umar sebagai figur yang paling banyak disebut secara terbuka.
Kelompok yang mendukung figur lain, tetapi masih terbatas dan belum membentuk arus besar.
Kelompok yang memilih netral, sambil menunggu dinamika menjelang Muktamar.
Kelompok yang masih menunggu arahan organisasi melalui PWNU, Rais Syuriyah, atau forum musyawarah internal.
Dengan konfigurasi seperti ini, Muktamar ke-35 NU masih jauh dari kata selesai sebelum dimulai. Belum ada kandidat yang benar-benar mendominasi dukungan nasional.
Mayoritas wilayah justru memilih menjaga ruang musyawarah dan menunggu perkembangan hingga forum resmi berlangsung di Tambakberas, Jombang.
Daftar nama bursa calon Ketum PBNU:
PBNU menetapkan Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Menjelang pelaksanaan, PBNU masih memverifikasi peserta yang memiliki hak suara.
Selain memilih kepengurusan baru, forum tertinggi NU ini akan membahas roadmap organisasi 25 tahun ke depan, penguatan nilai keulamaan, sistem kaderisasi, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi.
Muktamar juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penentuan arah kebijakan NU untuk lima tahun mendatang.
PBNU menegaskan Muktamar ke-35 akan berlangsung sesuai mekanisme organisasi.
Gus Ipul memastikan Presiden Prabowo menghormati kemandirian NU dan tidak akan mengintervensi jalannya forum tertinggi tersebut.
Pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan dua jalur mekanisme yang memisahkan kepemimpinan spiritual dan eksekutif.
Posisi puncak jajaran Syuriyah, yakni Rais 'Aam PBNU, ditetapkan melalui sistem musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang terdiri dari sembilan kiai sepuh pilihan para muktamirin.
Sementara itu, jabatan pelaksanaan eksekutif atau Ketua Umum PBNU (Tanfidziyah) dipilih secara langsung oleh seluruh utusan PWNU, PCNU, dan PCINU yang memiliki hak suara sah.
Proses penetapan Ketua Umum PBNU sendiri berlangsung bertahap.
Para kandidat terlebih dahulu harus melewati pemungutan suara tahap awal untuk memenuhi batas minimal dukungan suara cabang dan wilayah.
Penetapan 9 Anggota AHWA: Utusan pengurus daerah menyerahkan nama-nama kiai sepuh untuk membentuk sembilan anggota dewan AHWA.
Musyawarah Musyawarah Rais 'Aam: Sembilan kiai sepuh anggota AHWA bermusyawarah secara tertutup untuk menunjuk dan menetapkan Rais 'Aam PBNU.
Penjaringan Bakal Calon Ketum: Utusan PWNU, PCNU, dan PCINU memberikan suara pada tahap pencalonan Ketua Umum PBNU.
Ambang Batas Suara Support: Kandidat wajib mengumpulkan ambang batas dukungan suara minimal (sesuai tata tertib Muktamar) agar sah menjadi Calon Ketum.
Restu Rais 'Aam Terpilih: Bakal calon yang lolos syarat dukungan harus mendapat restu dan persetujuan dari Rais 'Aam PBNU terpilih.
Pemungutan Suara Akhir atau Aklamasi: Pemilihan akhir dilakukan lewat voting utusan daerah jika terdapat lebih dari satu calon, atau penetapan langsung jika hanya ada calon tunggal.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa calon Ketua Umum PBNU wajib mengantongi dukungan minimal 99 suara.
“Belum ditentukan sekarang, nanti pada saat pembahasan tata tertib biasanya dilakukan pembahasan. Biasanya didukung minimal 99 suara atau mungkin juga lebih atau kurang, itu tergantung. Tapi biasanya yang menjadikan standar itu 99 suara,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Gus Ipul juga menyinggung aturan hasil Muktamar NU Lampung 2021 yang melarang ketum PBNU rangkap jabatan.
(Banjarmasinpost.co.id/TribunJatim.com)
