TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, dalam pandangan kenegaraan partainya, Indonesia tidak mengenal istilah koalisi maupun oposisi dalam pemerintahan.
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun bangsa.
Basarah mengatakan seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik, memiliki tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan nasional sesuai peran konstitusional masing-masing.
Hal itu disampaikannya dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
"Dalam pandangan kenegaraan PDI Perjuangan sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI, seharusnya Indonesia tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan," kata Basarah.
Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi roh Pancasila menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai mitra dalam membangun negara, termasuk partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
"Pancasila yang menyesuaikan semangat gotong royong menganjurkan bahwa pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama-sama dengan prinsip gotong royong oleh segenap komponen bangsa, termasuk partai politik," ucapnya.
Basarah menjelaskan, seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di DPR telah diberikan mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Kewenangan tersebut, kata dia, melekat pada setiap partai tanpa membedakan apakah berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.
"Dalam berbagai kondisi tersebut, partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen oleh konstitusi telah diberikan wewenang untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan. Kewenangan itu melekat secara konstitusional bagi setiap partai politik yang punya perwakilan di parlemen tanpa terkecuali, baik yang berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ujarnya.
Atas dasar itu, PDI Perjuangan memilih bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme konstitusional, yakni mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan.
"Dalam konteks ini, PDI Perjuangan mengambil peran untuk bekerja sama dan bergotong royong dengan pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengambil peran konstitusional untuk mengawasi jalannya kekuasaan, tetapi mengambil posisi politik berada di luar pemerintahan," ucap Basarah.
Ia menegaskan sikap partainya akan tetap objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah.
"Dengan demikian, kebijakan pemerintahan yang positif dan bermanfaat bagi rakyat akan kami dukung, dan kebijakan yang kurang tepat akan kami kritisi secara proporsional," katanya.
Basarah juga menilai penggunaan istilah koalisi dan oposisi kurang tepat diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
"Di sisi lain, pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial dan bukan parlementer, di mana jabatan presiden terbentuk bukan atas kesepakatan partai-partai politik di parlemen, tetapi dipilih dan mendapat mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan presiden. Maka atas dasar itulah komposisi dan koalisi kurang tepat digunakan dalam visi bernegara di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa sikap politik tersebut bukan hal baru bagi PDI Perjuangan.
Dia mencontohkan pengalaman partainya selama dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
"Pengalaman politik PDI Perjuangan dengan model seperti ini juga pernah kami praktikkan selama 10 tahun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.
Saat itu, lanjut Basarah, PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra dan Partai Hanura sama-sama berada di luar pemerintahan.
Namun, PDI Perjuangan tidak pernah membentuk ataupun mengajak partai lain membangun koalisi oposisi di parlemen.
"Pada waktu itu ada dua partai politik lain yang juga berada di luar pemerintahan Presiden SBY, yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, PDI Perjuangan tidak pernah membangun, apalagi mengajak Gerindra dan Hanura membangun koalisi oposisi di parlemen. Karena sejak dulu kami memang konsisten bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan Pancasila, Indonesia tidak menganut sistem koalisi ataupun oposisi," pungkasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pihak pertama yang secara vokal mendesak PDIP untuk mengambil sikap yang lebih tegas.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan (PDIP) bersikap tegas, terkait posisi politiknya menyusul keikutsertaan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas dan tidak bersikap "abu-abu".
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja ya. Di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji pak presiden,” kata Gus Jazil, Kamis (18/6/2026).
Gus Jazil menegaskan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan sesuai target.
Sebab itu, menurutnya, diperlukan persatuan dan soliditas seluruh pihak agar agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
“Semua program-program sudah kita tata. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target dan kita tahu ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan,” ucapnya.
Menyusul PKB, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan komitmen politik PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Sayap kepemudaan PAN itu menilai sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang tengah dibangun pemerintah.
"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," ujar Sekjen BM PAN, Slamet Aryadi.
Slamet mengatakan, situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa.
Kritik tidak berhenti di situ. Partai Golkar juga menantang kejelasan istilah "penyeimbang" yang disematkan PDIP kepada diri mereka sendiri.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji, mengatakan secara posisi, PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, terkait pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDIP. Menurut Sarmuji, tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” tandasnya.
Sikap kritis juga disuarakan oleh Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespon soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah.
Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.
"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, jika PDIP ingin di luar pemerintah, maka harus oposisi secara tegas.
"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," ujar Sahroni.
Melengkapi pandangan tersebut, Partai Demokrat menilai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kini memang belum terlihat secara tegas di mata publik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, yang terpenting bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas dan tercermin dalam tindakan politik sehari-hari.
Menurut Herzaky, masyarakat berhak mengetahui secara terang apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi sebagai penyeimbang dari luar.
"Silakan saja mengambil sikap, yang paling penting komunikasinya harus jelas. Sebenarnya posisinya di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian implementasinya juga harus terlihat," ujar Herzaky, Sabtu (20/6/2026).
Herzaky mengatakan Demokrat memiliki pengalaman selama sembilan tahun berada di luar pemerintahan dan secara konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan memberikan kritik maupun apresiasi terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, dikatakan dia, publik dapat dengan mudah mengetahui posisi Demokrat saat menjadi oposisi.
Baca juga: Prabowo Yakin PDIP Akan Gabung Koalisi Pemerintah, Pengamat: Dia Juga Harus Berhitung ke Depan
"Kami dulu jelas berada di luar pemerintahan. Kalau ada kebijakan yang kami nilai kurang tepat, kami kritik secara tegas. Kalau baik, kami apresiasi. Publik tahu posisi kami sebagai partai penyeimbang," ujar dia.
