POS-KUPANG.COM, KUPANG- Sejumlah masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dan berbagai pemangku kepentingan mengikuti Simulasi Aktivasi Tindakan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) dan Respons Tanggap Darurat Banjir Bandang di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pada 27–29 Juli 2026. 

Kegiatan ini menjadi ruang untuk menguji kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir bandang yang semakin sering terjadi akibat risiko hidrometeorologi.

Simulasi diselenggarakan oleh Yayasan CIS Timor Indonesia bersama Penabulu–Oxfam melalui Program Asia Community Transformation (ACT) Phase 2, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan mendorong aksi lebih cepat sejak peringatan dini diterima.

Kecamatan Amanuban Selatan dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang berulang kali terdampak banjir akibat luapan Sungai Noelmina dan Daerah Aliran Sungai Panite. 

Baca juga: FEATURE: Upaya BPDAS Benain Noelmina Menjabarkan Asta Cita Presiden, Alam Tak Butuh Manusia

Selain merusak infrastruktur, banjir juga memutus akses layanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, serta mengisolasi permukiman warga.

Simulasi tingkat kabupaten ini melibatkan perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka, bersama BNPB, BPBD, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi kemanusiaan, serta berbagai lembaga terkait. 

Menurutnya, selama tiga hari, peserta mempraktikkan seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari pemantauan prakiraan cuaca, penyebaran informasi peringatan dini, pelaksanaan aksi antisipatif sebelum banjir terjadi.

Hingga respons tanggap darurat berupa evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan, layanan kesehatan darurat, distribusi bantuan logistik, pengelolaan pengungsian, serta koordinasi lintas sektor. 

Simulasi juga memastikan penerapan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam setiap tahapan respons.

Baca juga: BPDAS Benain Noelmina Dorong Golo Mori Jadi Habitat Alternatif Komodo dan Destinasi Wisata Baru

Direktur Yayasan CIS Timor Indonesia, Haris Oematan dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke POS-KUPANG.COM, Minggu (26/7/2026) menjelaskan, kesiapsiagaan hanya dapat dibangun apabila seluruh pihak memahami peran masing-masing dan berlatih secara berkala.

“Kesiapsiagaan tidak cukup dibangun melalui dokumen perencanaan. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memahami perannya masing-masing dan mampu bekerja secara terkoordinasi ketika situasi darurat terjadi. Simulasi ini menjadi ruang belajar bersama untuk menguji sekaligus memperkuat sistem yang telah dibangun," jelas Haris.

Bagi Penabulu–Oxfam, simulasi ini merupakan bagian dari pendekatan Locally Led Humanitarian Action, yaitu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kesiapsiagaan dan respons bencana. 

Pengalaman menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan sejak fase peringatan dini mampu mengurangi risiko, mempercepat respons, dan memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi krisis. Pendekatan ini juga mendorong sistem kemanusiaan yang lebih efektif, berbasis bukti, akuntabel, dan dipimpin oleh aktor lokal.

Direktur Program Penabulu–Oxfam, Rini Devianti Nasution, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan.

Baca juga: Kepala BPDAS Benain Noelmina dan Wakil Bupati TTU Tanam 1000 Bibit Pohon Durian di Bikomi Nilulat

“Kami percaya masyarakat adalah pelaku utama dalam aksi kemanusiaan. Melalui simulasi ini kami ingin memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, kepercayaan diri, dan mekanisme yang dibutuhkan untuk bertindak segera ketika peringatan dini diterima. Ketika kapasitas lokal semakin kuat, respons terhadap bencana akan menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermartabat," ujar Rini.

Melalui simulasi ini, CIS Timor dan Penabulu–Oxfam berharap berbagai pembelajaran yang diperoleh dapat memperkuat Protokol Aksi Merespon Peringatan Dini, Rencana Kontinjensi Desa, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta sistem kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. 

Pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas dalam membangun sistem kemanusiaan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan dipimpin oleh aktor lokal.(*)