TRIBUNKALTIM.CO - Memasuki puncak musim kemarau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi dinamika cuaca yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Meski intensitas hujan mulai berkurang, sejumlah wilayah masih diguyur hujan sehingga pergeseran musim kemarau terjadi di beberapa daerah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan kondisi tersebut membuat dampak ekstrem musim kemarau belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Baca juga: BPBD Kaltim Perketat Pengawasan Karhutla, Masyarakat Diimbau Hubungi 112 Jika Terjadi Kebakaran
"Kondisi ini menyebabkan kemarau bergeser, sehingga situasi ekstrem kemarau secara menyeluruh belum begitu dirasakan hingga saat ini. Perkembangannya akan terus kami pantau sampai akhir Juli dan Agustus nanti," ujar Buyung, Sabtu (25/7/2026).
Meski demikian, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.
Pergantian musim tetap membawa ancaman bencana, mulai dari kekeringan, kebakaran permukiman, hingga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD serta hasil pemetaan pemerintah kabupaten/kota, terdapat empat daerah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla tertinggi di Kaltim, yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser.
Baca juga: Daftar 4 Daerah Paling Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kaltim, BPBD sebut Faktor Pemicu Karhutla
"Dari pemantauan lapangan, insiden kebakaran lahan hampir terjadi setiap hari di beberapa daerah," katanya.
Meski frekuensi kejadian cukup tinggi, Buyung memastikan sebagian besar kebakaran masih dapat dikendalikan sebelum meluas.
Luas area yang terbakar umumnya tidak melebihi lima hektare berkat respons cepat petugas gabungan.
Menurut Buyung, sebagian besar Karhutla masih dipicu oleh aktivitas manusia.
Baca juga: Bandara Supadio Kalimantan Barat Dikepung Karhutla, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Bara Gambut
Mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah rumah tangga yang ditinggalkan tanpa pengawasan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan di lahan kering.
"Pada musim kemarau tingkat kekeringan lahan sangat tinggi sehingga mudah terbakar. Kesalahan kecil yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas," tegasnya.
Untuk mengantisipasi peningkatan risiko tersebut, BPBD Kaltim menerapkan sistem satu komando dalam penanganan Karhutla yang melibatkan BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi terkait, serta relawan.
Patroli rutin dan pemantauan titik panas (hotspot) terus dilakukan agar setiap indikasi kebakaran dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
Baca juga: Banjarbaru Kalimantan Selatan Diselimut Asap Karhutla, Kualitas Udara Sempat Masuk Kategori Bahaya
Selain patroli lapangan, BPBD Kaltim juga memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan hotspot berbasis satelit milik Kementerian Kehutanan.
Buyung menjelaskan, teknologi tersebut memungkinkan petugas memantau kemunculan titik panas secara real time di seluruh wilayah Kaltim.
Setiap hotspot kemudian diverifikasi untuk memastikan apakah telah berkembang menjadi titik api (fire spot) yang membutuhkan penanganan segera.
Baca juga: BPBD Penajam Paser Utara Meningkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla dan El Nino
"Upaya pencegahan kita dorong dari dua lini sekaligus. Pertama melalui pemantauan satelit, dan kedua melalui laporan cepat masyarakat di lapangan," kata Buyung, Minggu (26/7/2026).
Ia menuturkan, karakter Karhutla berbeda dengan kebakaran di kawasan permukiman.
Luasnya kawasan hutan dan lahan di Kaltim membuat tidak semua lokasi dapat dijangkau petugas dalam waktu singkat.
Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
Baca juga: IKN Siaga Karhutla, Otorita Uji Drone Thermal dan Aplikasi IKNOW untuk Deteksi Titik Api
"Kami sangat bergantung pada kepekaan masyarakat. Jika melihat adanya indikasi kebakaran lahan, segera hubungi Call Center 112. Laporan itu akan langsung divalidasi oleh tim piket agar pemadaman bisa
segera dilakukan," imbaunya.
Menurut Buyung, penanganan cepat sangat penting untuk mencegah dampak Karhutla yang lebih luas, seperti kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, hingga hilangnya habitat satwa liar.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui BPBD telah menetapkan status siaga bencana kekeringan meski tingkat kerawanan Karhutla secara umum masih berada pada kategori rendah.
"Penetapan status ini memastikan seluruh personel dan peralatan mitigasi siap disiagakan sewaktu-waktu," pungkas Buyung. (*)
