AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, mengakhiri rangkaian kegiatan pada Minggu (27/7) dengan melaksanakan audiensi bersama Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., beserta jajaran di Markas Komando Kodaeral IX, Ambon.

 Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan aktivitas orang asing di wilayah perairan Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Gindo Ginting menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Dankodaeral IX beserta jajaran. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara Imigrasi Maluku dan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap aktivitas orang asing di wilayah laut yang menjadi karakteristik geografis Provinsi Maluku.

"Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah lautan yang jauh lebih luas dibandingkan daratan. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian, terutama dalam memantau pergerakan dan aktivitas orang asing yang memanfaatkan jalur laut. Oleh karena itu, sinergi dengan TNI AL menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perairan," ujar Gindo.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan di laut mengharuskan Imigrasi Maluku untuk membangun pola kerja kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya TNI Angkatan Laut yang memiliki kewenangan dan kemampuan operasional di wilayah maritim.

Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian secara lebih efektif, mulai dari pertukaran informasi, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, hingga pelaksanaan pengawasan terpadu di wilayah perairan Maluku yang berbatasan dengan sejumlah jalur pelayaran internasional.

Menanggapi hal tersebut, Dankodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, menyatakan kesiapan TNI Angkatan Laut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Maluku. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas orang asing di laut merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan negara.

"Kami siap mendukung dan memperkuat koordinasi dengan Imigrasi Maluku. Pengawasan di wilayah laut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antar instansi demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia, khususnya di Maluku yang memiliki posisi strategis sebagai provinsi kepulauan," ungkapnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kodaeral IX, guna mewujudkan pengawasan keimigrasian yang semakin optimal serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah maritim Maluku.(*)