SURYA.co.id, SURABAYA – Pemerintah menargetkan perbaikan 33.610 rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Timur melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sepanjang 2026.
Dari jumlah tersebut, 1.200 unit berada di Kota Surabaya, Jawa Timur dengan sebagian rumah kini telah rampung diperbaiki.
Perkembangan program itu ditinjau langsung oleh Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa IV, Eny Diana Dewi, Selasa (28/7/2026).
Hasil perbaikan menunjukkan peningkatan kualitas hunian, mulai dari meninggikan dinding rumah, mengganti lantai, memperbaiki atap, hingga pengecatan ulang sehingga rumah menjadi lebih layak, aman, dan nyaman dihuni.
Kepala Balai P3KP Jawa IV, Eny Diana Dewi, mengatakan target 33.610 unit untuk Jawa Timur merupakan hasil verifikasi yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun.
"Surabaya mendapatkan alokasi 1.200 unit, sedangkan total untuk Jawa Timur sebanyak 33.610 unit," ujar Eny Diana Dewi kepada SURYA.co.id.
Baca juga: Jalan dan Bedah Rumah Jadi Prioritas, Pemprov Jatim Siapkan Gebrakan Besar 2027
Menurutnya, rumah yang telah selesai diperbaiki saat ini masih didominasi kawasan perkotaan karena percepatan pelaksanaan baru dimulai beberapa bulan terakhir.
"Percepatan mulai berjalan pada Mei, Juni, dan Juli. Setelah proses verifikasi selesai, pembangunan langsung dilaksanakan secara bertahap," katanya.
Eny mengungkapkan, salah satu kendala dalam pelaksanaan program adalah terbatasnya jumlah tenaga fasilitator yang bertugas mendampingi dan mengawasi pembangunan di lapangan.
Pihaknya terus mempercepat proses rekrutmen dengan memprioritaskan tenaga pendamping dari daerah setempat agar pelaksanaan lebih efektif.
"Proses percepatan perekrutan fasilitator terus kami lakukan agar pendampingan di lapangan berjalan optimal," ujarnya.
Selain itu, kondisi geografis di sejumlah kabupaten juga menjadi tantangan karena akses menuju lokasi pembangunan lebih sulit dibandingkan wilayah perkotaan.
Berbeda dengan daerah lain, pelaksanaan Program BSPS di Surabaya lebih banyak terkendala persoalan legalitas lahan.
Eny menjelaskan, masih ditemukan rumah yang diusulkan berdiri di atas lahan yang belum memenuhi persyaratan program, seperti aset milik PT KAI maupun kawasan bantaran sungai.
"Usulan sebenarnya cukup banyak, tetapi setelah diverifikasi ternyata status kepemilikan tanahnya belum memenuhi syarat sehingga tidak bisa diproses," jelasnya.
Meski demikian, ia optimistis seluruh target perbaikan dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Menurutnya, rata-rata proses renovasi satu rumah hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Hanya beberapa rumah yang memerlukan waktu tiga hingga empat bulan karena tingkat kerusakannya lebih berat.
"Kami optimistis target penyelesaian bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun," tegasnya.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi percepatan Program BSPS yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ia menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menempati rumah tidak layak huni.
"Program ini sangat membantu masyarakat. Kami sudah melihat langsung hasilnya, kualitas bangunannya baik, pelaksanaannya transparan, dan prosesnya diawasi dengan baik," kata Bambang.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga meningkatkan skala Program BSPS secara nasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya.
"Kami mengapresiasi Kementerian PKP yang telah merealisasikan bantuan bedah rumah bagi masyarakat Surabaya. Ke depan kami akan terus mengusulkan kawasan-kawasan yang memang membutuhkan program ini agar semakin banyak warga memiliki rumah yang layak huni," pungkasnya.
