Obligasi Rp3,5 T Dikritik Mendagri, Pramono Optimis Tak Jadi Beban Gubernur Selanjutnya
Satrio Sarwo Trengginas July 28, 2026 04:08 PM

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun tidak akan menjadi beban bagi gubernur DKI Jakarta pada periode berikutnya. 

Menurutnya, kondisi fiskal Jakarta masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi peringatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghitung secara cermat kemampuan keuangan daerah sebelum menerbitkan obligasi.

Sebab, menurut Tito, obligasi merupakan bentuk utang yang pelunasannya tidak boleh membebani kepala daerah selanjutnya.

“Sebenarnya obligasi Rp 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sebuah hambatan. Dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikannya dengan baik, siapapun yang akan menjadi Gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya tujuh tahun,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Tenor Tujuh Tahun Dipilih agar Pelunasan Bertahap

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI sengaja menetapkan tenor obligasi selama tujuh tahun agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap tanpa membebani kondisi keuangan daerah.

Ia menilai skema tersebut membuat kewajiban pembayaran obligasi tetap aman meski nantinya kepemimpinan di Jakarta berganti.

Jadi Strategi Creative Financing

Menurut Pramono, penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk creative financing yang ditempuh Pemprov DKI untuk memperoleh sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengungkapkan, rencana tersebut juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan, sekarang ini kami sudah mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian. 

Apapun itu, sebagai Gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri,” katanya.

Pramono Akan Berdiskusi dengan Mendagri Tito

Meski optimistis, Pramono memastikan seluruh masukan dari Kementerian Dalam Negeri tetap akan menjadi pertimbangan sebelum obligasi daerah diterbitkan.

Ia bahkan berencana membahas langsung rencana tersebut bersama Mendagri Tito Karnavian.

“Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri,” tuturnya.

Berita terkait

  • Baca juga: Pramono Diperingatkan Mendagri hingga Dipertanyakan Purbaya soal Obligasi Jakarta, Begini Jawabnya
  • Baca juga: Pramono Tolak Isu Etnis Usai Bentrok Matraman, Minta Warga Selesaikan Konflik dengan Kepala Dingin
  • Baca juga: Pramono Tunggu Arahan Pusat Soal Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan DKI Berpotensi Berkurang

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.