TRIBUNKALTIM.CO - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mengemuka setelah hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan.
Menanggapi temuan tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat yang membidangi sektor ekonomi, politik, komunikasi, hingga penegakan hukum.
Menurutnya, terdapat 11 pejabat setingkat menteri dan pimpinan lembaga yang dinilai berpotensi terdampak reshuffle apabila Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet.
Penilaian tersebut merupakan pandangan Jamiluddin berdasarkan hasil survei kepuasan publik dan bukan keputusan resmi pemerintah.
Baca juga: Mengapa Banyak Pejabat Mundur di Era Prabowo? CELIOS Soroti Tekanan Politik hingga Meritokrasi
Jamiluddin mengatakan penurunan tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari rendahnya penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, hasil survei tersebut dapat menjadi indikator bagi Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya di kabinet.
"Temuan itu menunjukkan publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Di sektor ekonomi, Jamiluddin menyebut terdapat lima pejabat yang dinilai layak dievaluasi apabila Presiden melakukan reshuffle.
Kelima pejabat tersebut adalah:
Menurut Jamiluddin, kebijakan di sektor energi juga dinilai memiliki dampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
Selain sektor ekonomi, Jamiluddin juga menilai evaluasi perlu dilakukan terhadap pejabat di bidang politik dan komunikasi.
Ia menyebut tiga nama berikut:
Menurutnya, kinerja pada sektor politik dan komunikasi turut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.
Di bidang penegakan hukum, Jamiluddin memasukkan tiga pejabat ke dalam daftar yang menurutnya layak dievaluasi.
Mereka adalah:
"Jadi, untuk mendongkrak kinerja bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, para menteri tersebut kiranya layak di-reshuffle," ujarnya.
Pandangan Jamiluddin merujuk pada hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo pada Juli 2026 berada di angka 51,1 persen.
Angka tersebut turun sekitar 30 poin dibandingkan hasil survei November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen.
Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan pernyataan mengenai rencana melakukan perombakan kabinet, dan belum ada pengumuman resmi terkait reshuffle.
Baca juga: Hasil Survei SMRC Terbaru: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo Merosot Tajam dalam 9 Bulan
1. Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan.
3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan.
4. Budi Santoso – Menteri Perdagangan.
5. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Muhammad Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri.
7. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital.
8. Muhammad Qodari – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
9. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum.
10. Sanitiar Burhanuddin – Jaksa Agung.
11. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri.
