TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara (AMMSU) menggeruduk Kantor Bupati Langkat, pada Selasa (28/7/2026). 

Kedatangan ratusan massa ini menuntut keadilan dalam kebijakan penyegelan Tempat Hiburan Malam (THM) Blue Night.

Orasi dan yel-yel bergantian menggema, mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat agar tidak menerapkan kebijakan yang dinilai tebang pilih terhadap pelaku usaha.

Dalam aksinya, massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan memperjuangkan nasib ratusan pekerja Blue Night yang kehilangan mata pencarian, akibat penyegelan tempat usaha tersebut. 

Bagas salahseorang orator menyampaikan empat tuntutan utama, diantaranya memperjuangkan nasib ratusan pekerja, meminta penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh terhadap seluruh tempat hiburan yang melanggar aturan, menunda pelaksanaan penyegelan hingga seluruh proses administrasi dan perizinan selesai, serta meminta aparat bersikap netral dalam menjalankan tugasnya.

"Kami memohon agar diberikan kesempatan, pendampingan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bagas.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti dampak ekonomi yang akan timbul apabila Blue Night ditutup. 

Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada karyawan, tetapi juga masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha tersebut.

"Kami berharap pemerintah mengedepankan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," ujar Eric orator lainnya. 

Ratusan massa aksi sempat bertahan sambil menunggu kehadiran Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti. 

Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijaksana.

"Kami berharap setiap kebijakan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, karena di balik setiap usaha terdapat banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya. Terimalah aspirasi kami dan ambillah keputusan yang adil sehingga tidak merugikan rakyat kecil yang mencari nafkah secara halal," kata Eric. 

Massa aksi pun kemudian melakukan sujud serentak menghadap ke arah Kantor Bupati Langkat. 

Sambil bersujud, mereka menangis atas ketidakpastian masa depan yang akan dihadapi. 

Seraya mengungkapkan bahwa kehidupan mereka selama ini sangat bergantung pada penghasilan dari THM Blue Night sebagai sumber rezeki utama bagi keluarga mereka.

Situasi sempat memanas ketika pejabat yang ditunggu tak kunjung menemui massa. Sejumlah demonstran di barisan depan berusaha memasuki area kantor bupati sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang. 

Ketegangan berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya situasi kembali kondusif.

Setelah melalui proses negosiasi, sebanyak 10 orang perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk ke Kantor Bupati Langkat untuk berdialog dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan akan segera membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak terkait. 

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengundang unsur Forkopimda, perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta manajemen Blue Night dalam sebuah rapat guna membahas persoalan izin operasional dan mencari solusi terbaik atas polemik yang terjadi.

Hingga aksi berakhir, massa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan berharap pemerintah benar-benar menepati komitmennya untuk menyelesaikan persoalan secara transparan, adil, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

(cr23/tribun-medan.com)