Laporan wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Sejumlah wilayah terpencil di Jatim segera mendapatkan MBG.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengusulkan agar wilayah-wilayah terpencil di Jawa Timur segera diprioritaskan mendapatkan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Sejumlah daerah yang telah diusulkan sebagai prioritas antara lain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura.

Meski demikian, Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jawa Timur menegaskan penentuan titik pembangunan SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Satgas MBG maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menentukan lokasi maupun menerima usulan pembangunan SPPG.

“Saya tegaskan sekali lagi, meskipun dulu sempat diumumkan bahwa daerah 3T diurus oleh Satgas MBG, akhirnya diputuskan oleh BGN bahwa semua diurus langsung oleh BGN. Jadi tidak melalui Satgas MBG dan kami rasa itu juga baik-baik saja untuk mempercepat berbagai proses,” kata Emil, Selasa (28/7/2026). 

Baca juga: Sudaryono Sebut BGN Bakal Siapkan Sistem Digital, Orang Tua Murid Bisa Pantau Menu MBG

Ia menjelaskan, sejak awal Satgas MBG memang tidak ikut menentukan lokasi pembangunan SPPG. Pemprov Jatim mengembalikan proses tersebut kepada pemerintah desa yang berkoordinasi langsung dengan BGN.

“Dari awal kami juga mengatakan kami tidak ingin menentukan titik dapur. Kami kembalikan kepada masing-masing kepala desa saja. Berdasarkan keputusan itu, BGN kemudian langsung berkoordinasi dengan kepala desa dan bupati setempat. Jadi mengenai 3T juga langsung dimonitor oleh BGN,” ujarnya.

Menurut Emil, Satgas MBG Jatim juga tidak memiliki data mengenai siapa saja yang mendaftar maupun lokasi yang diajukan karena seluruh pengajuan dilakukan melalui sistem BGN.

“Kami tidak menerima usulan lokasi SPPG. Semua langsung masuk ke sistemnya BGN. Jadi kami pun tidak tahu siapa yang daftar, di mana yang daftar, tidak ada sama sekali. Memang ada yang menghubungi saya, tetapi saya sampaikan saya tidak mengurus itu,” katanya.

Meski demikian, Emil mengungkapkan Pemprov Jawa Timur sebelumnya telah menyampaikan usulan wilayah yang dinilai perlu menjadi prioritas dalam rapat koordinasi awal bersama BGN.

“Titik-titiknya sudah kita sepakati waktu itu di Ponorogo, kemudian juga di Kepulauan Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep, sudah diajukan waktu rakor di awal,” ungkapnya.

Selain itu, BGN juga telah memiliki daftar daerah yang dinilai belum terjangkau layanan SPPG. Daftar tersebut kemudian dikomunikasikan kepada Pemprov Jawa Timur untuk memperoleh masukan.

“Kalau lokasi dalam konteks daerah mana yang belum terjangkau, ternyata BGN sudah punya daftar sendiri. Kemudian ditanyakan kepada kami. Kami lihat masuk akal, tetapi tidak ada persetujuan yang diminta dari kami. Kalau ada saran, kami kembalikan lagi kepada masing-masing bupati untuk berkomunikasi langsung dengan BGN,” jelas Emil.

Ia menambahkan, koordinasi lebih banyak dilakukan dengan pemerintah kabupaten karena kawasan prioritas terpencil berada di wilayah tersebut.

“Kalau wali kota tidak ya, karena di kota kan tidak ada daerah 3T. Jadi kami minta kabupaten berkomunikasi langsung dengan BGN,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com