BANGKAPOS.COM--Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi salah satu sorotan yang dinilai perlu segera dijawab melalui evaluasi terhadap jajaran menteri.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi serius terhadap para pembantunya, terutama menteri yang menangani sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Pandangan tersebut disampaikan Jamiluddin menyusul hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 30 poin dibandingkan tingkat kepuasan pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
Jamiluddin menilai penurunan tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Menurut Jamiluddin, hasil survei tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo untuk menilai kinerja para menteri yang berada di sektor-sektor strategis.
"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," lanjutnya.
Baca juga: Deretan Pejabat yang Mundur di Era Prabowo 2025-2026, Ada Mahendra Siregar hingga Nanik S Deyang
Jamiluddin mengatakan sektor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan.
"Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilanya terus merosot," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin berat karena masyarakat juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan.
"Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab ketidakpuasan publik. Hal ini ditambah banyaknya PHK sehingga tingkat pengangguran bertambah tinggi," tutur Jamiluddin.
Ia menilai persoalan ekonomi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena berhubungan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Baca juga: Mundur dari Gubernur BI, Perry Warjiyo Sudah Tak Ngantor 2 Hari, Nilai Tukar Rupiah Makin Loyo
Selain ekonomi, Jamiluddin juga menyoroti kondisi politik nasional. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
"Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi," paparnya.
Menurutnya, kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil menjadi salah satu indikator yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan kritik masyarakat terkait demokrasi dan memastikan fungsi lembaga negara berjalan secara optimal.
Sektor penegakan hukum juga menjadi perhatian Jamiluddin. Ia menyebut masyarakat masih memiliki persepsi bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh warga negara.
"Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya," ungkap Jamiluddin.
Menurutnya, persepsi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja sektor penegakan hukum agar kepercayaan publik dapat kembali meningkat.
Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, Jamiluddin menilai Presiden Prabowo memiliki alasan untuk mengevaluasi komposisi kabinet.
Menurutnya, reshuffle dapat menjadi salah satu pilihan apabila evaluasi menunjukkan adanya menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target dan harapan masyarakat.
"Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo mereshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum," pungkasnya.
Sementara itu, hasil survei SMRC yang menjadi sorotan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026.
Tingkat kepuasan tersebut disebut mengalami penurunan sekitar 30 poin dibandingkan November 2025 yang berada di angka 81,2 persen.
Penurunan kepuasan publik tersebut disebut berkaitan dengan meningkatnya pesimisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam menangani persoalan ekonomi.
Meski demikian, angka survei tersebut menjadi salah satu indikator persepsi publik dan tidak secara otomatis menjadi dasar bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan.
Keputusan mengenai perubahan susunan kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan evaluasi kinerja para menteri dan kebutuhan pemerintahan.(*)
