TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memahami kemarahan para jurnalis setelah dicap Presiden Prabowo Subianto sebagai 'londo ireng' beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Prabowo menyebut jurnalis, pengamat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai londo ireng karena dinilai karena ia menilai kelompok tersebut kerap menyebarkan narasi pesimisme dan dianggap lebih mengabdi pada kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri.
Londo ireng sendiri adalah istilah Bahasa Jawa yang berarti 'Belanda hitam', merujuk pada tentara sewaan asal Afrika atau pribumi yang bekerja untuk kepentingan kolonial Belanda. Istilah ini sejak dulu berkonotasi negatif sebagai "musuh dalam selimut" atau pengabdi kepentingan asing.
Pernyataan Prabowo itu lantas memicu aksi protes dan kritik dari para jurnalis, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menilai pelabelan itu sebagai bentuk stigmatisasi terhadap kebebasan pers.
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, juga menilai ucapan Prabowo terhadap wartawan tersebut berlebihan dan merupakan tuduhan tak berdasar karena sama saja menuding wartawan, pengamat, dan LSM tidak nasional dan bekerja untuk kepentingan asing.
Bahkan, karena ucapan Prabowo itu, para jurnalis menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk memprotes pernyataan Prabowo tersebut, mereka menuntut permintaan maaf terbuka, dan menolak pelabelan negatif.
Namun, pihak Istana mengatakan ucapan Prabowo itu tidak bermaksud untuk menyamaratakan seluruh jurnalis hingga LSM sebagai 'londo ireng'.
Atas hal ini, Mahfud menyatakan bahwa dirinya paham para jurnalis marah karena dicap demikian.
"Saya paham, sakit dibilang (londo ireng) karena pengkhianat itu orang paling jelek, masa kita bekerja sama dengan orang asing menghancurkan bangsanya sendiri," katanya, Selasa (28/7/2026), dikutip dari YouTube Mahfud MD Official.
Mahfud pun meminta semua pihak untuk melakukan introspeksi terkait pihak yang menjalin kerja sama dan bernegosiasi dengan pihak asing.
"Ya semuanya mengaca diri dong, siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing, siapa yang nego-nego dengan orang asing, kalau kita kan ndak, tapi kita ndak bilang londo ireng," ucapnya.
Baca juga: Mahfud Prihatin Prabowo Sebut Jurnalis-Pengamat Londo Ireng: Agak Menyakitkan, Dia Sangat Antikritik
Mahfud menilai pihak yang berhubungan dan bernegosiasi dengan pihak asing dalam urusan kebijakan adalah pemerintah, tapi hal itu bisa dimaklumi.
"Silakan aja, orang punya kebijakan karena memang secara konstitusional pemerintah, misalnya Pak Prabowo. Tapi kita juga punya hak untuk berbicara," tegas Mahfud.
Mahfud mengatakan pihak-pihak yang menyampaikan kritik tidak pernah berhubungan dengan pihak asing.
"Itu kan kaitannya londo ireng itu antek asing karena anteknya Belanda kan, kalau sekarang konteksnya antek asing, sementara kita ini yang kritik-kritik tidak pernah berhubungan dengan (antek) asing, yang berhubungan dengan asing kan pemerintah," ujarnya.
"Kalau kita mana tahu asing, didengar aja ndak sama orang asing, apalagi berhubungan. Jadi sebab itu sangat menyakitkan, sehingga pidato-pidato spontan nampaknya bergurau dari Pak Prabowo itu saya kira perlu dikritik lagi," tegas Mahfud.
Mahfud menyampaikan bahwa pihak yang menyampaikan kritik bukanlah londo ireng, melainkan orang-orang yang mencintai bangsa dan berupaya meluruskan keadaan dengan memberikan solusi, bukan sekadar mengkritik.
"Kalau kita selalu memberi solusi, masa disebut londo ireng. Kalau londo ireng itu tugasnya menumpas gerakan kemerdekaan," tuturnya.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa ucapan Presiden Prabowo soal londo ireng telah disalahartikan.
Dia pun menilai kritik publik yang muncul mengidap kesalahan berpikir atau logical fallacy.
Sebab, kata Hasan Nasbi, pernyataan Prabowo itu bukan bermaksud untuk menyamaratakan seluruh LSM dan jurnalis merupakan Londo Ireng.
Dia lantas menganalogikannya dengan jabatan Komisaris BUMN. Meski banyak tuduhan Komisaris BUMN itu orang dekat Presiden, tapi belum tentu semua Komisaris BUMN adalah orang dekat Presiden.
Menurutnya, hal yang sama juga diutarakan oleh Prabowo dalam pernyataannya soal londo ireng.
“Jawaban ini yang sebenarnya bisa menggiring kita kepada pikiran yang jernih dan logika yang benar. Banyak di antara kita sering memaksakan logika konversi,” ucap Hasan yang juga menjabat Komisaris Pertamina itu, dikutip dari YouTube pribadinya, Selasa (28/7/2026).
“Logika konversi mungkin kedengaran agak teknis, tapi logika konversi itu jika A maka B, maka jika B maka pasti A. Ini dalam sebagian besar hidup di dunia ini kadang-kadang jalan logika itu hanya jalan satu arah. Pernyataan itu hanya satu arah ya,” ucapnya.
Oleh karena itu, Hasan Nasbi menegaskan pernyataan Prabowo soal londo ireng bukan bermaksud untuk semua jurnalis dan dia meminta agar pernyataan Presiden itu tidak dibolak-balik.
“Kalau Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia, maka semua orang Indonesia apakah harus jadi Presiden? Apakah bisa jadi Presiden? Enggak bisa juga," ungkapnya.
"Jangan dipaksakan contraflow di jalan searah. Apalagi kalau diingatkan terus marah-marah. Nah, ini sebuah logical fallacy, sebuah kesalahan cara berpikir yang dipamerkan, tidak hanya dipaksakan tapi kemudian dipamerkan,” terangnya.
(Tribunnews.com/Rifqah)
