TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (56).

OTT KPK ini sudah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026) malam.

Profil Anom Widiyantoro

Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 20 Maret 1970. Dia menjabat sebagai bupati Pemalang sejak Februari 2025. 

Sebelum menjadi politikus, Widiyantoro pernah menjadi eksekutif di perusahaan milik negara Wijaya Karya.

Riwayat Pendidikan :

1. S1 Manajemen Keuangan Undip Semarang, lulus 1996
2. S2 Magisterer Ekonomi & Bisnis Unpad Bandung, lulus 2005

Riwayat pekerjaan :

1. (1996 – 2021) Expert Staff (Staf Ahli), Internal Auditor, Kepala Seksi, Manajer keuangan Dan Personalia, Manajer Keuangangan dan Operasi Departemen Luar Negeri, General Manajer Pt. Wika
2. (2021-2024) Direktur Keuangan Human Capital dan Management Resiko PT. Hotel Indonesia Property -PT. Hipa

Maju di Pilkada Batang

Pada tahun 2024, Anom mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan milik negara guna mengikuti pemilihan bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Benarkan OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Politikus Partai Golkar itu berpasangan dengan Nurkholes dan menjadi pasangan nomor urut tiga. Mereka memperoleh 278.043 suara (44,51 persen) dalam persaingan tiga kandidat, dan memenangkan pemilihan tersebut. 

Pasangan yang diusung Partai Golkar, Partai Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh tersebut dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Dua paslon lainnya adalah paslon dengan nomor urut satu yaitu Paslon Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi.

Nomor urut dua yaitu Paslon Mansur Hidayat dan Muhammad Bobby Dewantara.

Sebagai bupati, Widiyantoro meluncurkan kampanye anti-tuberkulosis, mengumumkan target menemukan dan menangani 23 ribu kasus di layanan kesehatan kota pada tahun 2025.

Disegel KPK

Buntut operasi senyap yang dilakukan KPK, sejumlah tempat dikabarkan disegel di antaranya rumah pribadi dan kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Satu gedung OPD yang disegel adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang. Ruang Kepala DPUPR tak luput dari tempat yang dipasangi stiker segel oleh penyidik KPK.

Diduga kuat penyegelan sejumlah tempat di wilayah Pemalang berkaitan dengan kasus korupsi di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, dua rumah pribadi disegel KPK.

Rumah yang disegel KPK berada di Perumahan Mutiara Residence, kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Rumah tersebut diduga milik kerabat dekat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Belum ada informasi siapa saja orang yang diamankan dalam operasi senyap KPK tersebut.