TRIBUNBEKASI.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang 2026.
Terbaru, KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Rabu (29/7/2026). Penindakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian OTT terhadap kepala daerah yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini.
Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang.
Berikut daftar kepala daerah yang ditangani KPK sepanjang 2026 beserta tanggal dan perkara yang menjeratnya:
1. Wali Kota Madiun Maidi
Tanggal: Januari 2026
Kasus: Dugaan korupsi terkait proyek dan penerimaan dana.
2. Bupati Pati Sudewo
Tanggal: Januari 2026
Kasus: Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Tanggal: Maret 2026
Kasus: Dugaan perkara korupsi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan tindak pidana korupsi.
5. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan perkara korupsi.
6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan tindak pidana korupsi.
7. Bupati Muara Enim Edison
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan perkara korupsi.
9. Bupati Langkat Syah Afandin
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
10. Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Tanggal: 2026
Kasus: Dugaan perkara korupsi yang ditangani KPK.
11. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
Tanggal: 2026
Kasus: OTT KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
12. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Tanggal: Rabu, 29 Juli 2026
Kasus: OTT KPK terkait dugaan perkara korupsi. KPK masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami perkara.
Sebelum Anom Widiyantoro, KPK juga pernah menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada 11 Agustus 2022.
Mukti Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi selama menjabat sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2022.
Ia kemudian divonis 6 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,9 miliar.
